Balikpapan - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan melakukan efisiensi anggaran dalam Perubahan APBD 2026. Sejumlah pos belanja dipangkas untuk menjaga agar anggaran tetap difokuskan pada kebutuhan masyarakat yang dinilai lebih prioritas.

Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud mengatakan, efisiensi dilakukan di berbagai sektor, namun tidak mengurangi komitmen pemerintah untuk tetap menjalankan pembangunan yang menjadi prioritas.

Kata dia, pembangunan infrastruktur serta pemenuhan fasilitas umum menjadi salah satu fokus utama dalam penggunaan anggaran perubahan.

“Kami memang banyak efisiensi di sini, tetapi tidak mengurangi semangat kami untuk membangun yang lebih prioritas. Prioritas infrastruktur, kebutuhan fasilitas umum, itu menjadi prioritas,” ucap Rahmad saat ditemui awak media, Senin (28/9/2026).

Ia juga mengapresiasi DPRD Kota Balikpapan yang telah menyepakati pembahasan perubahan APBD dengan mengedepankan kepentingan masyarakat.

Rahmad menyebut, pandangan sejumlah fraksi di DPRD juga menekankan pentingnya mengutamakan kepentingan umum dibandingkan kepentingan kelompok tertentu.

“Kami berterima kasih dengan anggota DPRD yang telah menyepakati, mengikuti bersama dalam pembahasan awal kemarin di perubahan, sepakat kami harus fokus terhadap kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Dia menjelaskan, efisiensi dilakukan pada sejumlah pos belanja. Salah satunya anggaran ASN, termasuk Tunjangan Kinerja (Tukin). Selain itu, pemerintah juga memangkas anggaran untuk kegiatan seremonial serta perjalanan dinas.

“Pemotongan anggaran ini banyak, termasuk anggaran ASN, tukin kami potong. Anggaran yang seremonial kami potong, kemudian perjalanan-perjalanan dinas juga kami pangkas,” terangnya.

Dirinya menyebut total efisiensi dari sejumlah pos tersebut mencapai sekitar Rp70 miliar, termasuk pengurangan anggaran tukin ASN, perjalanan dinas dan kegiatan seremonial.

“Artinya banyak yang kami pangkas. Kami efisiensi ini demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang jauh lebih prioritas untuk kepentingan masyarakat,” imbuhnya.

Menurutnya, efisiensi tersebut dilakukan di tengah kondisi anggaran daerah yang mengalami defisit. Pihaknya juga menyinggung dana kurang bayar yang belum seluruhnya tersalurkan.

Dari kebutuhan kurang bayar yang disebut mencapai lebih dari Rp400 miliar, bantuan yang diterima pemerintah daerah baru sekitar Rp12 miliar.

“Di tengah defisit kami, di tengah anggaran yang kurang bayar kami ini belum tersalurkan, dari Rp400 miliar lebih itu hanya ada bantuan sekitar Rp12 miliar, jauh sekali,” paparnya.

Karena kondisi tersebut, pemerintah daerah memilih melakukan penyesuaian belanja dan mengarahkan anggaran yang tersedia untuk pembangunan yang dianggap lebih mendesak.

Wali kota menerangkan, anggaran hasil efisiensi akan diarahkan untuk sejumlah kebutuhan prioritas, antara lain pembangunan jalan, fasilitas umum, sarana pendidikan dan kesehatan.

“Sementara untuk pembangunan rumah sakit, pemerintah telah menyiapkan skema pembiayaan multiyears atau tahun jamak,” tuturnya.

Kemudian, penggunaan skema multiyears bukan berarti pemerintah tidak memiliki anggaran untuk pembangunan rumah sakit. Skema tersebut dipilih agar kebutuhan anggaran pembangunan yang besar dapat dikelola secara bertahap.

“Bukan berarti tidak ada uang, lebih menghemat. Karena kalau anggaran sebesar itu, kalau satu tahun jamak pasti tidak akan mampu,” akunya.

Dengan skema tersebut, pembangunan rumah sakit dapat dilakukan dalam beberapa tahun anggaran, sehingga beban pembiayaan tidak terkonsentrasi dalam satu tahun.

“Makanya kami buat multiyears, supaya juga kesinambungan waktu juga ada untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut,” pungkasnya.

(Sf/Lo)