Tanjung Redeb - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau terus mempercepat penyelesaian perizinan proyek pembangunan pengamanan pantai di Pulau Derawan meski nilai anggaran proyek mengalami kenaikan signifikan. 

Dari estimasi awal sekitar Rp25 miliar, kebutuhan anggaran kini meningkat menjadi Rp80 miliar akibat penyesuaian kebutuhan teknis di lapangan.

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) DPUPR Berau, Hendra Pranata mengatakan pihaknya kini fokus melengkapi izin tambahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar pekerjaan fisik dapat segera direalisasikan.

"Prosesnya tetap berjalan. Saat ini kami sedang melengkapi izin tambahan dari KLHK sebagai syarat sebelum pekerjaan fisik dimulai," ujar Hendra.

Ia menyampaikan izin tambahan tersebut berkaitan dengan rencana distribusi material menggunakan kapal tongkang menuju Pulau Derawan. Metode itu dipilih karena dianggap paling efektif untuk mengangkut material dalam jumlah besar di wilayah kepulauan.

"Kalau hanya menggunakan kapal kecil, pengerjaan akan jauh lebih lama. Karena itu penggunaan tongkang dinilai paling efisien," tuturnya.

Dia menjelaskan, secara umum dokumen perencanaan lingkungan proyek sebenarnya telah tersedia. Namun, izin teknis pelaksanaan distribusi material masih dalam proses penyelesaian dan terus dikoordinasikan dengan berbagai instansi terkait.

Selain itu, DPUPR juga menghadapi tantangan pada sisi pembiayaan. Kenaikan nilai anggaran disebut menyesuaikan kebutuhan teknis dan skala pekerjaan pengamanan pantai yang dirancang untuk mengantisipasi abrasi di kawasan pesisir Pulau Derawan.

"Nilai anggaran meningkat signifikan awalnya diperkirakan sekitar Rp25 miliar menjadi Rp80 miliar. Peningkatan ini karena menyesuaikan kondisi teknis dan skala pekerjaan di lapangan," jelasnya.

Meski anggaran bertambah cukup besar, DPUPR Berau tetap optimistis proyek dapat direalisasikan. Sejumlah opsi pendanaan juga mulai dijajaki, termasuk peluang dukungan dari pemerintah pusat.

"Kami terus mencari skema pendanaan yang memungkinkan dan terbuka terhadap berbagai sumber anggaran agar proyek ini tetap bisa terlaksana sesuai rencana," ujarnya.

Hendra pun menekankan pembangunan pengamanan pantai Pulau Derawan dinilai strategis karena tidak hanya bertujuan mengurangi dampak abrasi, tetapi juga menjaga kawasan wisata pesisir serta ekosistem laut yang menjadi daya tarik utama daerah tersebut.

"Dengan fokus percepatan proses administrasi dan penguatan skema pembiayaan yang tengah disiapkan, kemungkinan pembangunan fisik  pengamanan pantai Derawan dimulai pada 2027," tandasnya.

(Sf/Lo)