Samarinda - Program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG), menunjukkan akselerasi signifikan di Kalimantan Timur (Kaltim). 

Setelah berjalan sebelas bulan sejak Januari 2025, realisasi serapan anggaran program MBG di Kaltim telah menembus angka yang fantastis, mencapai puluhan miliar rupiah.

Menurut laporan penyerapan anggaran yang diterima, total dana dari Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk MBG di Kaltim mencapai Rp50.832.861.600. 

Hingga periode Januari – November 2025, dana yang telah terserap untuk membiayai program ini telah menyentuh angka Rp42.687.904.311.

Pendamping Kepala Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Kaltim, Sirajul Amin, membenarkan capaian ini. 

Ia menjelaskan bahwa serapan ini akan terus bertambah seiring dengan percepatan dan perluasan cakupan program di seluruh kabupaten/kota.

“Di bulan ini, sudah terserap Rp42 miliar, dan akan terus bertambah karena seiring percepatan dan perluasan program MBG-nya,” ujar Sirajul Amin, Senin (17/11/2025).

Sirajul juga membeberkan detail anggaran per porsi makanan bergizi yang disajikan kepada pelajar. 

Anggaran ini disesuaikan berdasarkan Indeks Kemahalan Daerah (IKD) untuk memastikan kualitas bahan baku tetap terjamin meskipun harga bahan baku di setiap daerah berbeda.

Saat ini, anggaran per porsi atau per ‘ompreng’ di daerah padat seperti Samarinda, Balikpapan, Kutai Kartanegara (Kukar), dan Bontang ditetapkan kurang lebih Rp15 ribu. 

Sementara itu, untuk daerah dengan indeks kemahalan yang lebih tinggi seperti Kutai Timur (Kutim) dan Kutai Barat (Kubar), anggaran yang dialokasikan mencapai sekitar Rp18 ribu per porsi.

Menariknya, program ini menggunakan sistem subsidi silang untuk menyeimbangkan kebutuhan gizi dan variasi menu.

“Ya, benar. Karena menu makanannya berbeda-beda, seperti daging, ayam, telur yang harganya variatif. Kami pakai subsidi silang, lalu kita ambil rata-ratanya,” tutup Sirajul.

Di balik serapan dana yang tinggi, operasional di lapangan terus ditingkatkan. Dari 115 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah mengantongi Surat Keputusan (SK), saat ini baru 72 SPPG yang resmi beroperasi di sembilan kabupaten/kota di Kaltim.

Setiap SPPG yang beroperasi memikul tanggung jawab besar, melayani sekitar 3.000 hingga 4.000 siswa dari beberapa sekolah. 

Logistik menjadi perhatian utama, di mana satu SPPG hanya melayani sekolah dalam radius maksimal 6 kilometer atau 20 menit perjalanan, demi menjamin makanan yang diantar tetap segar.

Dalam satu periode dua minggu, satu SPPG yang melayani 3.000 siswa dapat mengajukan anggaran sekitar Rp450 juta. 

Sirajul menyebut, saat ini tinggal Mahakam Ulu (Mahulu) yang menjadi target pengembangan program MBG berikutnya.

(Sf/Rs)