Sangatta - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) menyampaikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2025.

Asisten III Setkab Kutim, Sudirman Latif menjelaskan turunnya pendapatan daerah sebesar Rp1,25 triliun disebabkan oleh berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Meski begitu, daerah tetap berupaya meningkatkan pendapatan dari sumber lain, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang justru naik 23 persen.

Ia juga mengatakan pemerintah daerah (pemda) terus mencari potensi pendapatan baru tanpa menambah beban masyarakat.

“Kami akan maksimalkan sektor pariwisata dan perikanan, juga efisiensi belanja dengan tetap menjaga transparansi. Realisasi anggaran pun akan dipercepat agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujar Sudirman saat rapat Paripurna ke-6 di Ruang Sidang Utama DPRD Kutim, Jumat (26/9/2025).

Pemkab Kutim juga mencatat berbagai masukan dari fraksi-fraksi di DPRD. Fraksi PPP dan Fraksi Gelora Amanat Perjuangan mendorong efisiensi belanja dan pelaksanaan program prioritas.

Sementara itu, Fraksi PKS dan Fraksi Golkar menyoroti rendahnya serapan anggaran per Agustus 2025 yang baru mencapai 43,98 persen. Keduanya minta agar pengelolaan anggaran lebih transparan dan tepat sasaran.

Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya percepatan anggaran berbasis digital serta peningkatan sumber PAD. Sedangkan Fraksi PKS mendorong agar anggaran lebih fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar dan UMKM.

Fraksi Persatuan Indonesia Raya meminta percepatan belanja infrastruktur, tapi tetap menjaga efisiensi dan manfaatnya bagi masyarakat.

Fraksi Demokrat menyoroti agar belanja tidak hanya habis untuk gaji pegawai, sementara Fraksi Nasdem menegaskan pentingnya mengikuti aturan PP 12/2019. Mereka juga mengingatkan agar belanja dari DAK, DBH dan BLUD bisa dimaksimalkan, serta memastikan 50 program prioritas tetap berjalan.

Pemkab Kutim merangkum masukan DPRD menjadi lima fokus utama. Pertama meningkatkan PAD, khususnya dari sektor pariwisata dan perikanan. Kedua mempercepat belanja infrastruktur dasar dengan tetap hemat dan tepat guna.

Ketiga transparansi dan percepatan anggaran, serta evaluasi program unggulan. Keempat fokus pada sektor prioritas, seperti pendidikan, kesehatan, UMKM dan layanan dasar masyarakat. Kelima mengoptimalkan belanja dari DAK, DBH dan BLUD, serta menjalankan 50 program prioritas.

Sudirman Latif menyampaikan terima kasih atas masukan dari DPRD yang dinilai sangat membangun. Pemerintah pun menyambut baik kelanjutan pembahasan RAPBD-P 2025 hingga menjadi peraturan daerah.

“Kami menghargai masukan semua fraksi dan akan segera menindaklanjutinya. Semoga pembahasan APBD Perubahan ini bisa selesai sesuai jadwal,” pungkasnya.

(Sf/Lo)