Balikpapan - Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman, menyebut porsi anggaran pembangunan infrastruktur pada tahun 2026 diperkirakan mengalami pengurangan.

Hal ini disebabkan oleh fokus anggaran yang dialihkan untuk mendukung program-program strategis dan prioritas yang telah dijanjikan Wali Kota Balikpapan kepada masyarakat.

Menurut Yono, salah satu fokus utama pemerintah daerah adalah sektor kesehatan, khususnya program BPJS Kesehatan gratis. Selain itu, sektor pendidikan juga menjadi perhatian serius, termasuk program sekolah gratis dan pengadaan seragam sekolah.

“Anggaran lebih dikonsentrasikan ke program strategis, seperti BPJS Kesehatan gratis dan sektor pendidikan. Itu menjadi komitmen yang harus dijalankan,” ucap Yono saat ditemui awak media, Selasa (16/12/2025).

Selain kesehatan dan pendidikan, program Balikpapan Terang yang mencakup pemasangan dan perawatan lampu penerangan jalan juga tetap menjadi prioritas. Meski demikian, Yono menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak dihentikan, namun pelaksanaannya kemungkinan tidak semaksimal tahun-tahun sebelumnya.

“Pembangunan infrastruktur tetap ada dan tetap berjalan, tetapi skalanya mungkin berkurang. Ada beberapa pemotongan anggaran, terutama untuk proyek-proyek multiyears,” jelasnya.

Ia menambahkan, beberapa proyek strategis masih tetap dilanjutkan, salah satunya pembangunan Rumah Sakit Balikpapan Timur. Sementara itu, pembangunan sarana pendidikan juga tetap menjadi agenda, dengan rencana pembangunan dua sekolah baru setiap tahun, mulai dari tingkat SD hingga SMP.

“Untuk proyek Jalan Mukmin Faisal, dipastikan pengerjaan tetap dilanjutkan, meski dengan anggaran yang lebih kecil. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah,” akunya.

Dirinya menjelaskan, saat ini pemerintah pusat lebih memfokuskan anggaran pada program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi Merah Putih, dan sekolah rakyat. Dampaknya, alokasi anggaran infrastruktur di daerah menjadi lebih terbatas dibandingkan tahun sebelumnya.

Meski demikian, kata dia, program prioritas wali kota Balikpapan, seperti seragam sekolah gratis dan BPJS Kesehatan kelas III gratis bagi masyarakat bukan penerima upah, tetap berjalan tanpa perubahan.

Anggaran untuk sektor kesehatan dan pendidikan pun tetap mengacu pada ketentuan pemerintah pusat, yakni sekitar 20 persen dari total anggaran.

“Kami harus menerima kebijakan ini karena memang tidak ada pilihan. Dana Transfer ke Daerah (TKD) dipotong hampir 70 persen atau sekitar Rp1,5 triliun. Ini angka yang luar biasa besar bagi Kota Balikpapan,” ungkapnya.

Menghadapi pemotongan tersebut, DPRD dan pemerintah kota menyiapkan strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Yono menekankan pentingnya kemandirian daerah agar tidak terus bergantung pada pemerintah pusat.

“Kuncinya adalah bagaimana kita bisa mandiri dengan meningkatkan PAD. Peran Dispenda sangat penting untuk mengoptimalkan potensi daerah agar pendapatan bisa lebih besar dari tahun sebelumnya,” terangnya.

Ia mengakui, saat ini PAD Balikpapan masih belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang lebih optimal agar daerah mampu membiayai pembangunan secara mandiri, meskipun di sisi lain sebagian besar potensi pendapatan daerah masih ditarik ke pemerintah pusat.

(Sf/Rs)