Samarinda - Efisiensi anggaran daerah di tahun 2026 yang menghantam seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kaltim ternyata tidak membuat Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltim patah arang. 

Meski alokasi dana mereka terpangkas nyaris separuh, dari Rp38 miliar menjadi hanya Rp20 miliar, Dispar Kaltim mengambil langkah strategis yang berpotensi melahirkan lompatan besar bagi sektor pariwisata lokal.

Kepala Dispar Kaltim, Ririn Sari Dewi, menegaskan bahwa keterbatasan dana justru memicu lahirnya strategi berwisata tanpa modal lewat penguatan kolaborasi multi-pihak. 

Fokus utama adalah pada program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur, yaitu pengembangan desa wisata yang tergabung dalam program Jospol.

“Ini bukan saatnya meratapi defisit. Justru ini momentum bagi kami untuk berinovasi, merampingkan kegiatan yang tidak perlu, dan fokus pada satu program yang paling berdampak: Desa Wisata,” ujar Ririn dalam acara Bincang-bincang Wisata Kaltim di Kapal Susur Sungai Mahakam, Minggu (7/12/2025).

Strategi terdepan Dispar Kaltim adalah mengamankan aset budaya dan kearifan lokal 105 desa wisata yang tersebar di 10 kabupaten/kota sebelum gencar dipromosikan. 

Mereka menggandeng Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (DPPK-UKM) untuk memfasilitasi sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI), mencakup Hak Merek, Hak Cipta, dan Desain Industri.

Tujuannya untuk melindungi kekayaan lokal Kaltim dari potensi klaim pihak luar. Selain itu, Dispar Kaltim kini menargetkan perusahaan swasta melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai investor infrastruktur digital.

“Kita butuh digitalisasi agar 105 desa ini dikenal luas. Daripada kita mengandalkan APBD yang terbatas, kami akan kolaborasikan dana CSR swasta untuk pengadaan internet dan infrastruktur digital di desa-desa wisata,” terang Ririn. 

Langkah ini dipandang sebagai solusi cerdas untuk memecahkan masalah minimnya promosi desa, seperti kasus Desa Wisata Pantai Marang Kaliorang di Kutai Timur yang memiliki potensi luar biasa namun minim dikenal.

Dampak positif dari program ini sudah mulai terlihat. Ririn mencontohkan beberapa desa yang kini mulai dikenal secara nasional, termasuk Tapak Raja di Sepaku, PPU, dan Desa Pela di Kota Bangun, Kutai Kartanegara.

Tidak berhenti di situ, Dispar Kaltim juga menggandeng Bank Indonesia (BI) Kaltim untuk memperkuat fondasi ekonomi desa wisata. Kerjasama ini berfokus pada pembinaan UMKM di lokasi wisata, salah satunya melalui program percontohan di Kampung Tenun.

“BI akan fokus pada pembinaan dan bantuan sarana prasarana UMKM, memastikan produk-produk di desa wisata kita tidak hanya beragam, tapi juga berkualitas tinggi dan siap bersaing,” tambahnya.

Dengan fokus pada kolaborasi, pengamanan aset budaya melalui HKI, digitalisasi infrastruktur lewat CSR, dan perbaikan sarana prasarana vital (toilet, musala), Dispar Kaltim optimis bahwa efisiensi anggaran 2026 justru akan menjadi pemicu untuk peningkatan pendapatan daerah dari sektor pariwisata yang lebih mandiri dan berdaya saing.

“Fasilitas yang nyaman, promosi yang masif melalui digitalisasi, dan perlindungan kearifan lokal adalah kunci. Dengan kolaborasi, desa wisata kita akan menjadi mesin baru pendorong ekonomi Kaltim,” pungkasnya.

(Sf/Rs)