Sangatta - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menyesuaikan anggaran 2026 seiring kondisi keuangan daerah yang mengalami penurunan. 

Sejumlah program pendidikan terdampak, mulai dari pengadaan seragam hingga pembiayaan internet sekolah.

Kepala Disdikbud Kutim, Mulyono menyampaikan angka pasti anggaran sebenarnya telah dibahas. Namun kini masih terdapat proses pergeseran anggaran, sehingga besarannya berpotensi berubah.

“Angka pastinya sebenarnya sudah ada kemarin, cuma sekarang masih ada pergeseran. Namanya pergeseran bisa berkurang lagi,” ujar Mulyono.

Anggaran Disdikbud cukup besar karena mencakup belanja pegawai, terutama guru. Kini jumlah guru di Kutim mencapai 8.000 orang. Akibat penyesuaian tersebut, sejumlah program mengalami pembatasan, salah satunya seragam sekolah gratis. Pada 2026, bantuan seragam hanya diberikan kepada siswa baru.

“Tahun ini seragam kita berikan hanya untuk siswa yang baru masuk. Tetap lengkap setelan dan sepatu. Tapi untuk siswa lainnya tidak kita anggarkan,” tambahnya.

Meski demikian, program masih tetap dijalankan jika ada tambahan anggaran pada APBD perubahan. “Kecuali nanti kalau di perubahan ada anggarannya, apa pun tetap kita usahakan,” katanya.

Mulyono juga menyinggung program internet sekolah yang masih menjadi salah satu fokus pembangunan pendidikan di Kutim. Pemasangan jaringan internet menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Namun, seiring kondisi keuangan daerah yang menurun dan luasnya mandatory Disdikbud, pembiayaan pulsa atau paket data internet sekolah kini dialihkan ke anggaran Disdikbud.

“Untuk pemasangannya tetap di Kominfo, tapi pulsa internetnya sekarang di Dinas Pendidikan. Kalau angka rupiahnya saya belum hafal, tapi pulsa itu memang perlu, termasuk untuk internet Starlink,” jelasnya.

Sebelumnya, seluruh pembiayaan internet sekolah berada di Diskominfo. Namun berdasarkan arahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), khusus biaya pulsa kini dialokasikan ke Disdikbud.

Mulyono juga mengakui masih ada wilayah yang belum terjangkau layanan internet secara maksimal. Dari 18 kecamatan di Kutim, beberapa masih masuk kategori blankspot.

“Masih ada blankspot di beberapa wilayah. Kemarin itu baru sekolah negeri yang kita bangunkan. Ke depannya memang direncanakan untuk keseluruhan,” pungkasnya.

(Sf/Lo)