Samarinda — Wali Kota Samarinda, Andi Harun menegaskan posisi politiknya tidak bergeser sebagai kader Partai Gerindra meski hadir dan memberikan sambutan dalam agenda Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar. 

Ia menjelaskan, kehadirannya dalam kegiatan partai politik lain merupakan bagian dari kapasitasnya sebagai kepala daerah yang harus merangkul seluruh kekuatan politik, bukan tanda perubahan arah dukungan politik pribadinya.

Andi Harun mengatakan perbedaan kapasitas tersebut perlu dipahami agar kehadirannya dalam agenda partai lain tidak ditafsirkan sebagai perubahan sikap politik.

"Political standing saya itu tetap enggak bisa bergeser sebagai kader Partai Gerindra. Tadi saya sambutan dalam kapasitas sebagai Wali Kota," ujar Andi Haruan, Sabtu (8/8/2026).

Menurutnya, sebagai kepala daerah, ia tidak mungkin membatasi kontestasi politik hanya pada satu partai atau menyatakan calon yang dapat maju hanya berasal dari Partai Gerindra. 

Sikap tersebut merupakan bagian dari tanggung jawabnya menjaga iklim demokrasi di daerah.

Namun, dalam kapasitas sebagai kader, Andi Harun menegaskan arahan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra tetap menjadi patokan dalam menentukan sikap politiknya.

"Bagi saya, arahan DPP Partai Gerindra menjadi patokan saya selaku kader. Jadi tidak ada nilai kontroversialnya sama sekali," tegasnya.

Di sisi lain, Andi Harun mengaku realistis terhadap kemungkinan partai politik lain ikut berkontestasi dalam pemilihan kepala daerah mendatang. 

Menurutnya, partai yang memenuhi persyaratan pencalonan tetap memiliki hak untuk mengusung kandidat.

Ia meminta seluruh partai yang nantinya terlibat dalam kontestasi mengedepankan politik yang bermartabat dan menjaga kualitas demokrasi.

"Partai-partai lain yang memenuhi syarat untuk bisa maju nanti di pilkada, silakan maju, tapi usung politik yang bermartabat dan kualitas pilkada yang berkualitas," ungkapnya.

Andi Harun juga menyoroti praktik politik uang yang menurutnya perlu ditinggalkan dalam setiap kontestasi elektoral. 

Ia mendorong kandidat maupun partai politik membangun dukungan melalui kerja nyata dan kedekatan dengan masyarakat.

Menurut dia, politik uang berpotensi menciptakan persoalan baru setelah kandidat memperoleh kekuasaan karena biaya politik tersebut dapat mendorong praktik korupsi maupun penyalahgunaan wewenang.

"Syukur-syukur kalau maju enggak lagi mengandalkan politik uang (money politics) sebagai cara instan untuk memperoleh dukungan dari masyarakat. Caranya apa? Kerja sungguh-sungguh, turun ke masyarakat," ungkapnya.

Ia menilai perubahan pola politik tersebut memang tidak mudah. Namun, menurutnya, upaya membangun kompetisi politik yang lebih sehat harus mulai dilakukan sejak sekarang.

Sikap Andi Harun tersebut sekaligus menegaskan adanya pembedaan antara peran kepala daerah dan posisi politiknya sebagai kader partai. 

Dalam sejumlah agenda organisasi politik sebelumnya, kehadiran Andi Harun juga pernah ditempatkan dalam konteks membangun komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan partai politik. 

(Sf/Rs)