Samarinda - Wali Kota Samarinda, Andi Harun telah memberikan gambaran besarnya nilai yang didapat hasil dari kebijakan efisiensi anggaran. 

Meski belum final, diperoleh hasil dari efisiensi anggaran di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda sekitar Rp75 miliar. Di mana angka itu didapatkan dari pemangkasan berbagai sektor belanja tidak prioritas, seperti perjalanan dinas yang dipotong sebesar 50 persen, pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK), serta kegiatan yang sifatnya seremonial. 

Sebagaimana diketahui, kebijakan efisiensi ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, yang mengarahkan pemerintah daerah untuk merealokasi anggaran ke sektor prioritas guna meningkatkan pelayanan publik dan mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi.  

"Sementara ini kita telah melakukan efisiensi, ini belum final sekitar Rp75 miliar," kata Andi Harun usai Rapat Paripurna di DPRD Kota Samarinda, Rabu (5/3/2025) dini hari. 

Ia pun menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini akan berlaku secara merata di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk di Balai Kota.  

Hasil efisiensi sebesar Rp75 miliar ini akan dialihkan untuk beberapa sektor utama, antara lain perbaikan sekolah dan puskesmas, pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan BPJS, penyediaan air bersih serta pembangunan infrastruktur jalan dan pengelolaan sampah.   

Nantinya Pemkot Samarinda akan melakukan pemetaan lebih lanjut mengenai besaran hasil dari efisiensi anggaran itu. Menurutnya langkah ini diambil agar anggaran pembangunan benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat. 

"Presiden dalam retret kemarin menekankan pentingnya efisiensi dalam tata kota. Ini menjadi tugas bersama bagi pemerintah daerah, termasuk wali kota," pungkasnya.  

(Sf/Rs)