Seputar Fakta

    Seputar Kaltim

    Andi Harun Perintahkan Dinas PU Kota Perbaiki Trotoar Jalan S Parman

    Penulis:Sherly Maylinda Putri|Redaktur:Lodya A
    16 November 2026 pukul 19:37 WITA

    Wali Kota Samarinda Andi Harun memberikan keterangan kepada wartawan terkait perbaikan trotoar Jalan S. Parman di Samarinda. (Foto: Sherly Maylinda Putri/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menugaskan Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk segera memperbaiki trotoar Jalan S Parman di Samarinda, Senin (16/11/2026).

    Perintah tersebut disampaikan Andi Harun untuk menjawab keluhan masyarakat terkait kondisi trotoar di ruas Jalan S Parman yang dinilai rusak dan mengganggu aktivitas pejalan kaki.

    Andi Harun menjelaskan, Jalan S Parman merupakan jalan dengan status jalan provinsi, bukan jalan Kota Samarinda. Oleh karena itu, pekerjaan trotoar di kiri-kanan jalan tersebut sebelumnya dikerjakan oleh Dinas PU Provinsi Kalimantan Timur.

    "Karena tertuangnya di PU Provinsi. Jadi begini, soal Jalan S Parman itu adalah status jalan pemerintah provinsi, kalau saya tidak salah ya, yang pasti bukan status jalan pemerintah Kota Samarinda. Makanya pekerjaan trotoar kiri-kanan itu, itu dari PU Provinsi," ujar Andi Harun.

    Meski berstatus jalan provinsi, Andi Harun menegaskan Pemerintah Kota Samarinda tidak ingin berlarut-larut dalam perdebatan kewenangan. Yang paling penting bagi pemerintah, kata dia, adalah menjawab isu utama yang dirasakan masyarakat, yakni kerusakan trotoar harus segera diperbaiki.

    Ia pun telah memerintahkan PU Kota untuk turun langsung melakukan perbaikan. "Saya sudah memerintahkan PU Kota untuk segera memperbaiki. Insyaallah mungkin hari ini sudah mulai diperbaiki," katanya.

    Andi Harun menambahkan, persoalan status jalan sering kali tidak dipahami masyarakat. Banyak warga yang menganggap semua jalan yang berada di dalam Kota Samarinda secara otomatis menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota.

    Padahal, secara administratif dan penganggaran, jalan dibagi menjadi tiga kewenangan, yakni jalan kota, jalan provinsi dan jalan nasional.

    "Tetapi saya kira ke depan tidak lagi kita mengarahkan soal pertentangan jalan provinsi, jalan kota dan jalan nasional," ujarnya.

    Menurut Andi Harun, masing-masing tingkatan pemerintah seharusnya menyiapkan anggaran perawatan jalan setiap tahun. Jika anggaran tersebut tidak terpakai, maka akan kembali menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

    "Kalau semua pihak, masing-masing pihak benar-benar menyiapkan kegiatan perawatan setiap tahun, soal dipakai atau tidak dipakai, kalau tidak dipakai kembali ke SiLPA ya. Balik ke SiLPA, dengan begitu maka tanggung jawab pemerintah kota terhadap ruas jalannya juga tersedia pemeliharaannya," jelasnya.

    Hal yang sama juga berlaku untuk jalan provinsi dan jalan nasional yang berada di wilayah Kota Samarinda. Andi Harun mencontohkan, Jalan Slamet Riyadi dan Jalan Gajah Mada yang merupakan jalan nasional. Sementara Jalan S Parman, Jalan Juanda dan sebagian ruas lainnya merupakan jalan provinsi.

    "Jadi DCKTR juga, ya seperti misalnya Jalan Slamet Riyadi, Gajah Mada, itu jalan nasional, ya kan? Beberapa jalan ruas di Kota Samarinda itu tidak semuanya tanggung jawab penganggarannya berada di kota. Tapi ada di provinsi dan nasional," katanya.

    Ia menambahkan, mayoritas masyarakat tidak mengetahui perbedaan status tersebut. Masyarakat hanya mengetahui bahwa jalan tersebut berada di dalam Kota Samarinda, sehingga seluruh perbaikannya dianggap menjadi tanggung jawab pemerintah kota.

    "Bahkan mayoritas tidak tahu kalau jalan ini walaupun di dalam kota, pokoknya semuanya bahwa ini jalan dalam Kota Samarinda. Sementara secara administratif dan tanggung jawab budgeting itu memang berada di masing-masing kewenangan," ujar Andi Harun.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan, ruas jalan kota kewenangannya berada pada pemerintah kota. Ruas jalan provinsi biaya perawatan atau pemeliharaannya berada di APBD provinsi. Sementara jalan nasional berada di Balai Pemeliharaan Jalan Nasional.

    "Ruas jalan kota kewenangannya atau wewenangnya ada pada pemerintah kota. Ruas jalan provinsi biaya perawatan atau pemeliharaannya itu berada di APBD provinsi. Begitu pula di jalan nasional berada di Balai, ya ini di Balai Pemeliharaan Jalan Nasional," jelasnya.

    Terkait aturan jika pemerintah kota ingin mengerjakan jalan provinsi, Andi Harun menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan harus berdasarkan dasar kewenangan. Setiap pembangunan, termasuk jalan, jembatan, hingga drainase, memiliki dasar kewenangan masing-masing.

    Ia mencontohkan Jembatan Mahakam yang kewenangannya berada di provinsi, sedangkan Jembatan Ahmad Amin kewenangannya berada di kota.

    "Jadi gini, eksekusi kegiatan pembangunan di sistem tata kelola pemerintahan dan pembangunan itu dilaksanakan berdasarkan dasar kewenangan. Misalnya, saya ambil contoh, Jembatan Mahakam. Nah itu dasar kewenangannya berada di provinsi. Jembatan Ahmad Amin itu dasar kewenangannya ada di kota. Oleh sebab itu, demikian pula dengan ruas jalan," katanya.

    Hal yang sama berlaku untuk drainase. Jalan D I Panjaitan merupakan jalan nasional, sedangkan Jalan S Parman dan Jalan Juanda merupakan jalan provinsi.

    "Drainase termasuk di dalamnya. Seperti misalnya Jalan D I Panjaitan, itu jalan nasional. Juanda, kemudian S Parman itu provinsi. Nah itu masing-masing memiliki dasar kewenangan," ujar Andi Harun.

    Ia menegaskan, jika suatu ruas masuk dalam jalan provinsi, maka tanggung jawab serta penyediaan anggarannya disediakan oleh provinsi. Begitu pula ruas jalan nasional dan jalan kota.

    Dengan penjelasan tersebut, Andi Harun berharap masyarakat dapat memahami pembagian kewenangan jalan. Namun di sisi lain, ia memastikan Pemerintah Kota Samarinda tetap akan mengambil langkah cepat apabila kondisi jalan membahayakan atau mengganggu masyarakat, seperti perbaikan trotoar Jalan S Parman yang kini tengah dikerjakan.

    (Sf/Lo)

    Seputar Kaltim

    Andi Harun Perintahkan Dinas PU Kota Perbaiki Trotoar Jalan S Parman

    Penulis:Sherly Maylinda Putri|Redaktur:Lodya A
    16 November 2026 pukul 19:37 WITA

    Wali Kota Samarinda Andi Harun memberikan keterangan kepada wartawan terkait perbaikan trotoar Jalan S. Parman di Samarinda. (Foto: Sherly Maylinda Putri/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menugaskan Dinas Pekerjaan Umum (PU) untuk segera memperbaiki trotoar Jalan S Parman di Samarinda, Senin (16/11/2026).

    Perintah tersebut disampaikan Andi Harun untuk menjawab keluhan masyarakat terkait kondisi trotoar di ruas Jalan S Parman yang dinilai rusak dan mengganggu aktivitas pejalan kaki.

    Andi Harun menjelaskan, Jalan S Parman merupakan jalan dengan status jalan provinsi, bukan jalan Kota Samarinda. Oleh karena itu, pekerjaan trotoar di kiri-kanan jalan tersebut sebelumnya dikerjakan oleh Dinas PU Provinsi Kalimantan Timur.

    "Karena tertuangnya di PU Provinsi. Jadi begini, soal Jalan S Parman itu adalah status jalan pemerintah provinsi, kalau saya tidak salah ya, yang pasti bukan status jalan pemerintah Kota Samarinda. Makanya pekerjaan trotoar kiri-kanan itu, itu dari PU Provinsi," ujar Andi Harun.

    Meski berstatus jalan provinsi, Andi Harun menegaskan Pemerintah Kota Samarinda tidak ingin berlarut-larut dalam perdebatan kewenangan. Yang paling penting bagi pemerintah, kata dia, adalah menjawab isu utama yang dirasakan masyarakat, yakni kerusakan trotoar harus segera diperbaiki.

    Ia pun telah memerintahkan PU Kota untuk turun langsung melakukan perbaikan. "Saya sudah memerintahkan PU Kota untuk segera memperbaiki. Insyaallah mungkin hari ini sudah mulai diperbaiki," katanya.

    Andi Harun menambahkan, persoalan status jalan sering kali tidak dipahami masyarakat. Banyak warga yang menganggap semua jalan yang berada di dalam Kota Samarinda secara otomatis menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota.

    Padahal, secara administratif dan penganggaran, jalan dibagi menjadi tiga kewenangan, yakni jalan kota, jalan provinsi dan jalan nasional.

    "Tetapi saya kira ke depan tidak lagi kita mengarahkan soal pertentangan jalan provinsi, jalan kota dan jalan nasional," ujarnya.

    Menurut Andi Harun, masing-masing tingkatan pemerintah seharusnya menyiapkan anggaran perawatan jalan setiap tahun. Jika anggaran tersebut tidak terpakai, maka akan kembali menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

    "Kalau semua pihak, masing-masing pihak benar-benar menyiapkan kegiatan perawatan setiap tahun, soal dipakai atau tidak dipakai, kalau tidak dipakai kembali ke SiLPA ya. Balik ke SiLPA, dengan begitu maka tanggung jawab pemerintah kota terhadap ruas jalannya juga tersedia pemeliharaannya," jelasnya.

    Hal yang sama juga berlaku untuk jalan provinsi dan jalan nasional yang berada di wilayah Kota Samarinda. Andi Harun mencontohkan, Jalan Slamet Riyadi dan Jalan Gajah Mada yang merupakan jalan nasional. Sementara Jalan S Parman, Jalan Juanda dan sebagian ruas lainnya merupakan jalan provinsi.

    "Jadi DCKTR juga, ya seperti misalnya Jalan Slamet Riyadi, Gajah Mada, itu jalan nasional, ya kan? Beberapa jalan ruas di Kota Samarinda itu tidak semuanya tanggung jawab penganggarannya berada di kota. Tapi ada di provinsi dan nasional," katanya.

    Ia menambahkan, mayoritas masyarakat tidak mengetahui perbedaan status tersebut. Masyarakat hanya mengetahui bahwa jalan tersebut berada di dalam Kota Samarinda, sehingga seluruh perbaikannya dianggap menjadi tanggung jawab pemerintah kota.

    "Bahkan mayoritas tidak tahu kalau jalan ini walaupun di dalam kota, pokoknya semuanya bahwa ini jalan dalam Kota Samarinda. Sementara secara administratif dan tanggung jawab budgeting itu memang berada di masing-masing kewenangan," ujar Andi Harun.

    Lebih lanjut, ia menjelaskan, ruas jalan kota kewenangannya berada pada pemerintah kota. Ruas jalan provinsi biaya perawatan atau pemeliharaannya berada di APBD provinsi. Sementara jalan nasional berada di Balai Pemeliharaan Jalan Nasional.

    "Ruas jalan kota kewenangannya atau wewenangnya ada pada pemerintah kota. Ruas jalan provinsi biaya perawatan atau pemeliharaannya itu berada di APBD provinsi. Begitu pula di jalan nasional berada di Balai, ya ini di Balai Pemeliharaan Jalan Nasional," jelasnya.

    Terkait aturan jika pemerintah kota ingin mengerjakan jalan provinsi, Andi Harun menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan harus berdasarkan dasar kewenangan. Setiap pembangunan, termasuk jalan, jembatan, hingga drainase, memiliki dasar kewenangan masing-masing.

    Ia mencontohkan Jembatan Mahakam yang kewenangannya berada di provinsi, sedangkan Jembatan Ahmad Amin kewenangannya berada di kota.

    "Jadi gini, eksekusi kegiatan pembangunan di sistem tata kelola pemerintahan dan pembangunan itu dilaksanakan berdasarkan dasar kewenangan. Misalnya, saya ambil contoh, Jembatan Mahakam. Nah itu dasar kewenangannya berada di provinsi. Jembatan Ahmad Amin itu dasar kewenangannya ada di kota. Oleh sebab itu, demikian pula dengan ruas jalan," katanya.

    Hal yang sama berlaku untuk drainase. Jalan D I Panjaitan merupakan jalan nasional, sedangkan Jalan S Parman dan Jalan Juanda merupakan jalan provinsi.

    "Drainase termasuk di dalamnya. Seperti misalnya Jalan D I Panjaitan, itu jalan nasional. Juanda, kemudian S Parman itu provinsi. Nah itu masing-masing memiliki dasar kewenangan," ujar Andi Harun.

    Ia menegaskan, jika suatu ruas masuk dalam jalan provinsi, maka tanggung jawab serta penyediaan anggarannya disediakan oleh provinsi. Begitu pula ruas jalan nasional dan jalan kota.

    Dengan penjelasan tersebut, Andi Harun berharap masyarakat dapat memahami pembagian kewenangan jalan. Namun di sisi lain, ia memastikan Pemerintah Kota Samarinda tetap akan mengambil langkah cepat apabila kondisi jalan membahayakan atau mengganggu masyarakat, seperti perbaikan trotoar Jalan S Parman yang kini tengah dikerjakan.

    (Sf/Lo)