Cari disini...
Seputar Kaltim
Andi Harun Pasang Badan, Gaji dan TPP Pegawai Samarinda Dijamin Aman Walau Anggaran Dipangkas
Potret Wali Kota Samarinda Andi Harun (tengah kacamata hitam) saat menyaksikan Pembongkaran Rumah oleh warga secara mandiri di sekitar bantaran Sungai Karang Mumus (Dok Facebook/Syaparuddin)
Samarinda - Wali Kota Samarinda, Andi Harun, memasang badan untuk ribuan pegawai di lingkungan pemerintah kota. Ia secara tegas menjamin bahwa gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) akan tetap aman dan tidak akan dikorbankan, meskipun Pemkot Samarinda menghadapi tantangan efisiensi akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.
Dikutip dari rilis Kominfonews, jaminan ini disampaikan langsung oleh Wali Kota di hadapan segenap pejabat eselon dalam Rapat Koordinasi (Rakor) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Kamis (16/10/2025) sore. Langkah ini diambil untuk memberikan ketenangan sekaligus menjaga daya beli para aparatur agar tidak jatuh menjadi kelompok masyarakat rentan.
Kesejahteraan Pegawai Jadi Prioritas
Di tengah kondisi keuangan yang terbatas, Andi Harun menegaskan bahwa prioritas utamanya adalah melindungi hak dan kesejahteraan para pegawai, baik PNS, PPPK, maupun tenaga Non-ASN. Menurutnya, mereka adalah garda terdepan dalam pelayanan publik sehingga kerja keras mereka wajib dihargai.
Efisiensi anggaran, lanjutnya, harus menyasar pos-pos belanja kegiatan yang tidak mendesak, bukan dengan memotong hak-hak mendasar yang sudah menjadi milik para pegawai.
"Kami tidak akan menjadikan pemotongan TKD dari pusat sebagai alasan untuk mengorbankan hak PNS, PPPK, dan Non ASN. Mereka garda terdepan pelayanan publik. Kerja keras mereka wajib dihargai. Efisiensi belanja kegiatan tidak mendesak, bukan mengorbankan hak dan kesejahteraan pegawai," tegas Andi Harun.
Untuk menyeimbangkan neraca keuangan, Wali Kota telah menginstruksikan pemangkasan drastis pada sejumlah pos belanja. Yang pertama dan utama adalah anggaran perjalanan dinas (perjadin) di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ia meminta agar tidak ada lagi perjalanan dinas yang tidak esensial. Izin hanya akan diberikan untuk urusan yang sangat mendesak dan strategis, seperti mengurus alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
"Saya hanya izinkan untuk perjalanan dinas mengurus anggaran dari pusat. Kalau yang hanya menghadiri kegiatan dan sekadar menghabiskan anggaran, tidak akan saya izinkan. Saya minta semua OPD untuk beradaptasi dan memberikan perhatian serius di tengah kondisi keuangan yang terbatas saat ini," tandasnya.
Selain perjadin, pos belanja lain yang menjadi sasaran efisiensi adalah makan dan minum, khususnya penyediaan snack saat rapat. Ia juga menyoroti pos belanja Alat Tulis Kantor (ATK) dan meminta para Sekretaris OPD untuk melakukan pengawasan lebih ketat.
"Tanpa snack juga kan kita tetap bisa rapat. Makanya saya minta supaya jangan ada lagi belanja untuk itu," timpalnya.
Cari disini...
Seputar Kaltim
Andi Harun Pasang Badan, Gaji dan TPP Pegawai Samarinda Dijamin Aman Walau Anggaran Dipangkas
Potret Wali Kota Samarinda Andi Harun (tengah kacamata hitam) saat menyaksikan Pembongkaran Rumah oleh warga secara mandiri di sekitar bantaran Sungai Karang Mumus (Dok Facebook/Syaparuddin)
Samarinda - Wali Kota Samarinda, Andi Harun, memasang badan untuk ribuan pegawai di lingkungan pemerintah kota. Ia secara tegas menjamin bahwa gaji dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) akan tetap aman dan tidak akan dikorbankan, meskipun Pemkot Samarinda menghadapi tantangan efisiensi akibat pemangkasan dana transfer dari pemerintah pusat.
Dikutip dari rilis Kominfonews, jaminan ini disampaikan langsung oleh Wali Kota di hadapan segenap pejabat eselon dalam Rapat Koordinasi (Rakor) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda, Kamis (16/10/2025) sore. Langkah ini diambil untuk memberikan ketenangan sekaligus menjaga daya beli para aparatur agar tidak jatuh menjadi kelompok masyarakat rentan.
Kesejahteraan Pegawai Jadi Prioritas
Di tengah kondisi keuangan yang terbatas, Andi Harun menegaskan bahwa prioritas utamanya adalah melindungi hak dan kesejahteraan para pegawai, baik PNS, PPPK, maupun tenaga Non-ASN. Menurutnya, mereka adalah garda terdepan dalam pelayanan publik sehingga kerja keras mereka wajib dihargai.
Efisiensi anggaran, lanjutnya, harus menyasar pos-pos belanja kegiatan yang tidak mendesak, bukan dengan memotong hak-hak mendasar yang sudah menjadi milik para pegawai.
"Kami tidak akan menjadikan pemotongan TKD dari pusat sebagai alasan untuk mengorbankan hak PNS, PPPK, dan Non ASN. Mereka garda terdepan pelayanan publik. Kerja keras mereka wajib dihargai. Efisiensi belanja kegiatan tidak mendesak, bukan mengorbankan hak dan kesejahteraan pegawai," tegas Andi Harun.
Untuk menyeimbangkan neraca keuangan, Wali Kota telah menginstruksikan pemangkasan drastis pada sejumlah pos belanja. Yang pertama dan utama adalah anggaran perjalanan dinas (perjadin) di semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ia meminta agar tidak ada lagi perjalanan dinas yang tidak esensial. Izin hanya akan diberikan untuk urusan yang sangat mendesak dan strategis, seperti mengurus alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
"Saya hanya izinkan untuk perjalanan dinas mengurus anggaran dari pusat. Kalau yang hanya menghadiri kegiatan dan sekadar menghabiskan anggaran, tidak akan saya izinkan. Saya minta semua OPD untuk beradaptasi dan memberikan perhatian serius di tengah kondisi keuangan yang terbatas saat ini," tandasnya.
Selain perjadin, pos belanja lain yang menjadi sasaran efisiensi adalah makan dan minum, khususnya penyediaan snack saat rapat. Ia juga menyoroti pos belanja Alat Tulis Kantor (ATK) dan meminta para Sekretaris OPD untuk melakukan pengawasan lebih ketat.
"Tanpa snack juga kan kita tetap bisa rapat. Makanya saya minta supaya jangan ada lagi belanja untuk itu," timpalnya.