Samarinda - Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahakam menggelar demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di DPRD Kaltim, Kamis (6/4/2023).

Aksi tersebut berdasar pada pengesahan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. 

Massa aksi menganggap Perppu tersebut cacat secara inkonstitusional atau melanggar norma-norma ketatanegaraan.

Humas Aksi Aliansi Mahakam, Maulana meminta Presiden dan DPR RI segera mencabut dan membatalkan Perppu Ciptaker. "Hal ini nanti akan berdampak ke seluruh sektor wilayah dan lingkungan," ungkapnya.

Mereka meminta DPRD Kaltim mendengar aspirasi. Selain itu, mahasiswa juga menyampaikan beberapa isu di Kaltim, termasuk tambang ilegal yang marak terjadi.

"Penindakan tambang ilegal masih belum sepenuhnya ditindak secara tegas dan tidak ada lanjutannya dari Kejati dan Kejagung," tegasnya.

Pihaknya akan membuat seruan aksi kembali dan membawa massa aksi yang lebih banyak. Sebab tidak ada Anggota DPRD Kaltim yang menemui massa aksi.

"Kami akan membawa massa aksi yang lebih banyak dengan gejolak semangat berbeda," tutupnya.

(Sf/By)