Samarinda - Aliansi Masyarakat Kaltim Menggugat (Mahakam) yang terdiri dari sejumlah organisasi di Samarinda menggelar aksi dengan menggaungkan mosi tidak percaya di depan Kantor Gubernur, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Senin (23/10/2023).

"Kesepakatan dari kita itu mosi tidak percaya artinya kita gaungkan sampai hari ini ada satu momentum yang kita bangun gejolak masyarakat, bahwa pemerintahan saat ini mencederai masyarakat yang tertindas," ungkap Humas Aksi Aliansi Mahakam, Maulana.

Dalam aksi ini, Aliansi membawa tema besar yakni evaluasi sembilan tahun kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ada 10 tuntutan yang mereka bawa. Yakni,  usut tuntas pelaku pelanggaran HAM di Indonesia.

Selanjutnya, menentang putusan MK dan menolak politik dinasti, kembalikan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, cabut UU Ciptaker, wujudkan reforma agraria sejati sesuai dengan UUPA Nomor 5 Tahun 1960, menolak pengesahan revisi UU ITE asal 27,28 dan 45, turunkan harga kembali BBM, tolak dwifungsi ABRI, segara sahkan RUU Masyarakat Adat, dan usut tuntas seluruh pelaku tambang ilegal di Kaltim.

Maulana menyoroti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melanggengkankan kekuasaan politik dinasti. Tentu keputusan tersebut menjadikan ketidakstabilan demokrasi di Indonesia.

"Kami  melihat ketua MK seperti memutuskan untuk kepentingan golongan saja, sehingga ada kecurigaan publik, dan memang benar saja terjadi, anak sulung Jokowi mendampingi Prabowo Subianto," jelasnya.

Ia membawa nama aliansi meminta kepada Jokowi untuk mengakhiri masa jabatannya dengan menuntaskan beberapa tuntutan tersebut.

"Dengan itu kami dari aliansi Mahakam meminta kepada presiden jokowi cukup sudah akhiri masa jabatan ini dengan baik-baik," kata Maulana.

Bila tidak, Maulana bersaksi akan menurunkan massa dengan sebanyak-banyaknya dan ini sekaligus membuka kran perjuangan di seluruh Indonesia yang saat ini tengah membangun gerakan di daerah masing-masing.

"Kami akan terus berjuang untuk masyarakat tertindas," tukasnya.

(Sf/Rs)