Penajam - Puluhan mahasiswa dan warga Penajam Paser Utara (PPU) yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Penajam (GERAM) menggelar aksi demo di hadapan kantor Polres dan DPRD, Selasa (2/9/2025).

Mereka datang menyampaikan 12 tuntutan terkait berbagai polemik yang belakangan ini terus dibahas, baik di daerah maupun nasional.

Tuntutan yang disampaikan terkait pengesahan UU Perampasan Aset untuk terpidana korupsi, penghapusan tunjangan mewah yang didapat DPR, pencabutan UU yang tidak berpihak kepada masyarakat dan menghentikan represifitas terhadap rakyat.

Kemudian menuntut untuk memecat anggota DPR yang menghina rakyat, meminta untuk mengadili para tersangka yang terlibat dalam kasus kematian pengemudi ojol Affan Kurniawan, melakukan reformasi terhadap kinerja kepolisian dan berempati kepada masyarakat, bukan membela kepentingan penguasa.

Tidak berhenti sampai di situ, mereka menuntut pemerintah daerah (pemda) untuk memberikan gaji yang layak kepada guru di PPU, menuntut transparansi penggunaan APBD, menuntut pembangunan UPTD BLK, menuntut melengkapi dan memperbaiki fasilitas pendidikan serta menindak tegas perusahaan nakal yang tidak memberikan gaji berstandar UMK dan upah lembur, fasilitas kesehatan serta ketenagakerjaan.

“Semua ini kita lakukan demi mendapatkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya PPU,” ujar koordinator kegiatan, Ega.

Aliansi GERAM berharap semua tuntutan yang disampaikan, baik di Polres maupun DPRD PPU dapat segera ditindaklanjuti agar aspirasi masyarakat tidak hanya didengar, tapi benar-benar diwujudkan dengan aksi nyata.

Ega menegaskan akan kembali menggelar aksi demonstrasi apabila aspirasi masyarakat tidak kunjung direalisasikan.

“Kita akan menggelar aksi seperti ini lagi jika aspirasi yang disampaikan tak diwujudkan,” tandasnya.

(Sf/Lo)