Balikpapan – Puluhan mahasiswa dan warga yang tergabung dalam Aliansi Balikpapan Melawan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Balai Kota Balikpapan, Senin (25/8/2025). 

Aksi ini dilakukan untuk menyampaikan lima tuntutan utama yang dianggap mendesak dan belum diselesaikan pemerintah kota.

Kelima tuntutan tersebut meliputi penolakan terhadap kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kelangkaan air bersih, penanganan banjir, perbaikan lalu lintas, serta kelangkaan dan dugaan oplosan beras dan LPG subsidi 3 kilogram.

Koordinator lapangan aksi, Hendrikus menyatakan, bahwa unjuk rasa ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi Kota Balikpapan yang dinilai belum mengalami kemajuan signifikan dalam penanganan isu-isu krusial.

“Permasalahan seperti banjir, kelangkaan beras dan LPG, kecelakaan lalu lintas di kawasan Rapak dan Kilo masih terus terjadi. Aksi ini kami lakukan demi kesejahteraan masyarakat Balikpapan,” ucap Hendrikus saat ditemui disela-sela aksi.

Ia juga menyoroti kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat, termasuk rencana kenaikan PBB yang dinilai membebani masyarakat.

“Kami khawatir dengan istilah penundaan kenaikan PBB. Bisa saja ke depan tetap diberlakukan diam-diam tanpa sosialisasi. Kami mendesak agar kebijakan ini dibatalkan, atau minimal disesuaikan dengan kondisi masyarakat, bukan kenaikan yang melonjak tajam,” terangnya.

Aksi yang diikuti oleh sekitar 15 kelompok masyarakat dan mahasiswa ini juga meminta wali kota Balikpapan untuk duduk bersama dengan warga guna mendengar secara langsung keluhan dan aspirasi mereka.

“Para peserta aksi berharap pemerintah lebih terbuka dan responsif terhadap persoalan yang terjadi di lapangan, serta segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan berbagai masalah tersebut,” imbuhnya.

(Sf/Rs)