Seputar Kaltim
Bupati PPU, Mudyat Noor. (Foto: Cindy/seputarfakta.com)
Penajam - Pelantikan lima Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali tertunda. Alasannya, pemerintah daerah masih menyelesaikan dokumen pertanggungjawaban akhir tahun yang membutuhkan tanda tangan kepala dinas lama.
Akibatnya, lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt), meski proses seleksi terbuka (selter) untuk mengisi jabatan definitif telah rampung sejak Agustus 2026.
Nama-nama kandidat dengan nilai tertinggi dalam seleksi tersebut bahkan telah diserahkan kepada Bupati PPU, Mudyat Noor. Hingga Rabu (18/11/2026), pelantikan belum juga dilaksanakan.
Mudyat membenarkan bahwa nama-nama calon kepala dinas hasil seleksi telah diterimanya. Ia mengaku belum mengambil langkah untuk melanjutkan proses pelantikan.
"Nama-namanya sudah diberikan kepada kami, tapi memang belum dilakukan apa pun," ujar Mudyat.
Ia menjelaskan, penundaan dilakukan untuk menghindari persoalan administrasi menjelang penutupan tahun anggaran.
Sejumlah dokumen pertanggungjawaban di masing-masing OPD masih dalam proses penyelesaian dan membutuhkan tanda tangan kepala dinas yang saat ini menjabat.
Menurutnya, pergantian kepala dinas di tengah proses tersebut dikhawatirkan menimbulkan persoalan, terutama jika pejabat baru tidak bersedia menandatangani dokumen yang menjadi tanggung jawab pejabat sebelumnya.
"Kita menghindari tidak terjadi perubahan tanda tangannya, karena mau tutup tahun ini kan orang lagi proses pertanggungjawaban. Takutnya nanti pas kepala dinas yang baru tidak mau tanda tangan, kan masalah," katanya.
Mudyat mengakui pemerintah daerah sebenarnya ingin segera menuntaskan pengisian jabatan tersebut. Namun, proses administrasi akhir tahun menjadi pertimbangan untuk menunda pelantikan.
"Proses perencanaannya sebetulnya kita pengen cepat, cuman mungkin agak terkendala persoalan karena ini kan sudah menjelang akhir tahun," ujarnya.
Ia memastikan pelantikan akan dipertimbangkan setelah proses pertanggungjawaban di masing-masing OPD selesai. Meski demikian, Mudyat belum menyebutkan tanggal pasti pelantikan.
"Dalam waktu secepatnya begitu selesai, kita akan pikirkan," tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU, Khairudin, menyatakan pelantikan lima pejabat tersebut masih menunggu instruksi bupati. Sementara itu, rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk pengisian jabatan tersebut berlaku hingga 14 Desember 2026.
(Sf/Rs)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Bupati PPU, Mudyat Noor. (Foto: Cindy/seputarfakta.com)
Penajam - Pelantikan lima Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) kembali tertunda. Alasannya, pemerintah daerah masih menyelesaikan dokumen pertanggungjawaban akhir tahun yang membutuhkan tanda tangan kepala dinas lama.
Akibatnya, lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut masih dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt), meski proses seleksi terbuka (selter) untuk mengisi jabatan definitif telah rampung sejak Agustus 2026.
Nama-nama kandidat dengan nilai tertinggi dalam seleksi tersebut bahkan telah diserahkan kepada Bupati PPU, Mudyat Noor. Hingga Rabu (18/11/2026), pelantikan belum juga dilaksanakan.
Mudyat membenarkan bahwa nama-nama calon kepala dinas hasil seleksi telah diterimanya. Ia mengaku belum mengambil langkah untuk melanjutkan proses pelantikan.
"Nama-namanya sudah diberikan kepada kami, tapi memang belum dilakukan apa pun," ujar Mudyat.
Ia menjelaskan, penundaan dilakukan untuk menghindari persoalan administrasi menjelang penutupan tahun anggaran.
Sejumlah dokumen pertanggungjawaban di masing-masing OPD masih dalam proses penyelesaian dan membutuhkan tanda tangan kepala dinas yang saat ini menjabat.
Menurutnya, pergantian kepala dinas di tengah proses tersebut dikhawatirkan menimbulkan persoalan, terutama jika pejabat baru tidak bersedia menandatangani dokumen yang menjadi tanggung jawab pejabat sebelumnya.
"Kita menghindari tidak terjadi perubahan tanda tangannya, karena mau tutup tahun ini kan orang lagi proses pertanggungjawaban. Takutnya nanti pas kepala dinas yang baru tidak mau tanda tangan, kan masalah," katanya.
Mudyat mengakui pemerintah daerah sebenarnya ingin segera menuntaskan pengisian jabatan tersebut. Namun, proses administrasi akhir tahun menjadi pertimbangan untuk menunda pelantikan.
"Proses perencanaannya sebetulnya kita pengen cepat, cuman mungkin agak terkendala persoalan karena ini kan sudah menjelang akhir tahun," ujarnya.
Ia memastikan pelantikan akan dipertimbangkan setelah proses pertanggungjawaban di masing-masing OPD selesai. Meski demikian, Mudyat belum menyebutkan tanggal pasti pelantikan.
"Dalam waktu secepatnya begitu selesai, kita akan pikirkan," tandasnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) PPU, Khairudin, menyatakan pelantikan lima pejabat tersebut masih menunggu instruksi bupati. Sementara itu, rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk pengisian jabatan tersebut berlaku hingga 14 Desember 2026.
(Sf/Rs)