Balikpapan - Media sosial (Medsos) resmi milik Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menuai sorotan. Bukannya menyebarkan informasi yang dibutuhkan warga, kanal digital tersebut justru dianggap lebih banyak menampilkan aktivitas seremonial para pejabat.

Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD Balikpapan dari Fraksi PDI Perjuangan, Muhammad Najib. Ia menilai, bukan isi kebijakan yang jadi masalah, tetapi cara pemerintah menyampaikan informasi ke publik.

“Kami bukan mengkritik programnya. Tetapi cara sosialisasinya yang lemah. Medsos Pemkot seharusnya menjadi sumber informasi masyarakat, bukan sekadar ajang pencitraan,” ucap Najib kepada media, Rabu (27/8/2025).

Najib menyebut, masyarakat membutuhkan informasi yang praktis dan jelas soal layanan publik mulai dari administrasi kependudukan, BPJS kesehatan, hingga program beasiswa dan pajak daerah. Namun, informasi semacam itu justru minim ditemui di akun resmi Pemkot.

“Yang terlihat malah dominasi foto-foto pejabat dan kegiatan seremonial. Ini membuat media sosial pemerintah terkesan jadi alat promosi, bukan layanan informasi,” terangnya.

Menurutnya, komunikasi Pemkot saat ini cenderung satu arah. Tidak ada ruang dialog atau interaksi aktif antara pemerintah dan masyarakat, sehingga warga merasa tidak dilibatkan dalam kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka.

Najib mencontohkan kurangnya sosialisasi saat terjadi kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), serta minimnya informasi soal program BPJS dan beasiswa pendidikan. 

“Akibatnya, banyak warga yang merasa kaget dan kebingungan karena tidak tahu latar belakang kebijakan tersebut,” lanjutnya.

Ia mengingatkan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses pembangunan. Pemerintah seharusnya mengedepankan komunikasi yang terbuka dan melibatkan masyarakat.

“Sudah saatnya Pemkot mengelola kanal resminya sebagai ruang komunikasi dua arah. Jangan hanya menyampaikan keberhasilan, tetapi juga beri ruang untuk kritik dan masukan,” tegasnya.

Najib mendorong Pemkot segera membenahi pola komunikasi publiknya, termasuk dengan mengoptimalkan media sosial sebagai sarana edukasi dan penyebaran informasi yang relevan bagi warga.

“Kalau strategi komunikasi dibenahi, kepercayaan publik juga akan ikut meningkat,” pungkasnya.

(Sf/Rs)