Samarinda - Menanggapi gelombang kritik dan kegelisahan masyarakat terkait kebijakan fasilitas publik, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud akhirnya angkat bicara. 

Melalui unggahan di akun pribadi media sosialnya, orang nomor satu di Benua Etam ini menyampaikan permohonan maaf terbuka sekaligus merumuskan sejumlah langkah strategis untuk meredam kegaduhan.

Dalam pernyataannya yang emosional, Rudy Mas'ud mengakui bahwa dirinya telah merenungi berbagai masukan serta kritik keras yang dialamatkan kepadanya belakangan ini. Ia memandang kritik tersebut sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap pembangunan daerah.

"Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang terjadi. Saya menyadari ada hal-hal yang perlu saya perbaiki, baik dalam bersikap maupun berkomunikasi," ujar Rudy Mas'ud.

Salah satu poin utama yang menjadi pemicu kegelisahan publik adalah anggaran renovasi rumah jabatan gubernur yang mencapai nilai fantastis, yakni Rp25 miliar. 

Item-item mewah seperti kursi pijat dan akuarium air laut menjadi sorotan tajam karena dianggap tidak berpihak pada keadilan sosial di tengah banyaknya kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi.

Rudy memberikan klarifikasi jujur bahwa perencanaan paket renovasi tersebut sebenarnya telah ada sebelum dirinya resmi menjabat. 

Namun, ia menegaskan tidak ingin mencari alasan dan tetap mengambil tanggung jawab penuh sebagai pimpinan saat ini.

"Saya akan mengambil langkah nyata. Pertama, saya akan menanggung secara pribadi item renovasi rumah dinas yang di luar fungsi kedinasan, termasuk kursi pijat dan akuarium air laut," tegasnya.

Lebih lanjut, ia berjanji akan melakukan evaluasi dan audit ulang secara terbuka terhadap seluruh paket renovasi tersebut agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan anggaran negara.

Selain masalah anggaran, Gubernur Rudy Mas'ud juga melakukan langkah radikal untuk menjaga kepercayaan publik terkait tata kelola pemerintahan. 

Ia berkomitmen untuk meniadakan keterlibatan keluarganya dalam peran-peran struktural di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

"Mulai esok, saya akan meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran struktural yang berhubungan langsung dengan Pemprov Kaltim, termasuk posisi Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk percepatan pembangunan," jelasnya.

Langkah ini diambil guna memastikan bahwa kebijakan pemerintah murni didasarkan pada profesionalisme dan transparansi, tanpa ada intervensi kepentingan keluarga.

Dalam kesempatan yang sama, Rudy juga mengklarifikasi pernyataannya terdahulu yang sempat menyeret nama pimpinan di tingkat nasional. 

Pernyataan tersebut sebelumnya memicu penafsiran yang beragam dan kontroversi di ruang publik.

"Saya menegaskan tidak ada maksud sedikit pun untuk membawa atau membandingkan pihak mana pun ke dalam konteks yang tidak semestinya. Ke depan, saya akan lebih berhati-hati dalam bertutur kata agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru," tambahnya.

Mengakhiri pernyataannya, Rudy Mas'ud meminta doa dan dukungan dari masyarakat Kaltim agar ia dapat bekerja lebih teliti, peka, dan mendahulukan program-program prioritas yang manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat.

(Sf/Rs)