Samarinda - Ratusan pengemudi ojek online (ojol) Maxim melakukan unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (20/8/2025). 

Para demonstran menuntut kejelasan terkait penyesuaian tarif yang justru membuat pendapatan anjlok. Aksi ini dilakukan di tengah guyuran hujan gerimis memperjuangkan nasib mereka.

Protes ini bermula dari keputusan pihak Maxim yang menaikkan tarif sesuai Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltim. 

Namun, alih-alih disambut baik, kebijakan yang mulai berlaku Selasa (19/8/2025) malam ini justru menimbulkan keresahan. 

Menurut para demonstran, kenaikan tarif tidak sebanding dengan penurunan drastis jumlah pesanan. 

Mereka menyebut, meski tarif naik, orderan yang masuk sangat sedikit sehingga penghasilan harian mereka malah berkurang. Seorang perwakilan driver, Adrian, mengungkapkan kekecewaannya. 

"Jujur kami sangat terdampak dari segi pendapatan. Sebenarnya senang tarif tinggi, namun order yang kami terima hampir tidak ada," ujarnya.

Ia mencontohkan pendapatan yang dia dapatkan setelah tarif tersebut dijalankan oleh pihak aplikator. "Bayangkan saja dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam tidak lebih dari Rp 50 ribu yang kami dapatkan," tuturnya.

Selain masalah tarif, para driver juga menuntut penghentian penerimaan mitra baru. Menurut mereka, lonjakan jumlah driver Maxim semakin memperketat persaingan dan membuat orderan semakin sulit didapat.

Aksi ini juga menyinggung penutupan kantor Maxim, yang dinilai sangat menyulitkan driver saat terjadi kendala teknis. 

"Penutupan kantor berdampak luar biasa bagi kami. Ketika ada kegagalan sistem saat verifikasi muka, kami harus datang ke kantor, dan itu menjadi kesulitan kami kalau kantor itu ditutup," keluh Adrian.

Menanggapi unjuk rasa ini, Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, segera mengajak perwakilan driver untuk berdiskusi. Ia mengakui ada beberapa kendala yang dihadapi para mitra ojol.

"Kami akan segera melakukan evaluasi terhadap surat keputusan gubernur yang sudah berlaku sejak 2023. Menyesuaikan kondisi yang ada sekarang," jelas Seno Aji.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa dalam 14 hari kerja ke depan, Dinas Perhubungan akan berdiskusi dengan seluruh aplikator ojol (Gojek, Grab, dan Maxim) serta perwakilan mitra. 

Diskusi ini juga akan melibatkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan lembaga pengamat konsumen untuk menyusun revisi SK yang adil bagi semua pihak. 

(Sf/Rs)