Balikpapan – Aliansi Balikpapan Bergerak menggelar aksi damai di depan Kantor Balai Kota Balikpapan, Kamis (1/10/2026) sore. Aksi tersebut digelar untuk menyampaikan sejumlah keluhan dan tuntutan masyarakat terkait persoalan yang masih terjadi di Kota Balikpapan.

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Jusliadin mengatakan, Balikpapan dikenal sebagai kota yang bersih, indah, aman, dan nyaman. Namun, menurut dia, di balik slogan Beriman, masih terdapat sejumlah persoalan fundamental yang menyulitkan masyarakat dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

“Mulai dari air bersih yang sulit di beberapa wilayah, antrean BBM yang menjulur panjang, pemadaman listrik bergilir, kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan berat yang masih masif terjadi, serta pertanggungjawaban pembangunan RSUD Sayang Ibu yang mangkrak,” ujar Jusliadin dalam penyampaiannya.

Menurut Jusliadin, persoalan-persoalan tersebut telah berulang kali disampaikan dalam aksi-aksi sebelumnya sejak 2024 hingga 2026. Namun, dia menilai pemerintah kota belum memberikan tindak lanjut yang jelas dan konkret.

Atas kondisi tersebut, Aliansi Balikpapan Bergerak menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan dan pihak terkait.

“Kami mendesak Pemkot Balikpapan, khususnya PDAM Kota Balikpapan, untuk menyelesaikan persoalan air bersih secara konkret,” jelasnya.

Selain itu mendesak Pertamina menambah kuota BBM di Kota Balikpapan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aliansi juga mendesak Pemkot dan aparat penegak hukum melakukan pengawasan ketat terhadap pengetap BBM.

“Lalu, mendesak PT PLN (Persero) memberikan transparansi data mengenai permasalahan pemadaman listrik bergilir di beberapa titik di Kota Balikpapan,” katanya.

Selain itu, Aliansi Balikpapan Bergerak mendesak Pemerintah Daerah, khususnya Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satlantas Kota Balikpapan, meningkatkan pengawasan terhadap kendaraan angkutan berat yang melanggar jam operasional.

“Serta segera mengesahkan Perwali terbaru terkait jam operasional kendaraan berat sesuai dengan Surat Edaran Nomor 551.2/0156/Dishub tentang Pemberlakuan Jam Operasional Kendaraan Angkutan Barang di Wilayah Kota Balikpapan,” paparnya.

Kemudian mendesak Pemkot Balikpapan memberikan transparansi terkait pembangunan RSUD Sayang Ibu. Selain itu, pemerintah diminta memberikan kepastian hukum serta mengganti kerugian atas keretakan rumah warga di sekitar lokasi pembangunan.

(Sf/Rs)