Samarinda - Berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa turun ke jalan dalam Aksi 214 di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada Selasa (21/4/2026). 

Aksi yang semula menjadi wadah menyuarakan keresahan ini berujung ricuh setelah massa dipukul mundur secara paksa oleh pihak kepolisian.

Puncak kekecewaan demonstran dipicu oleh tidak adanya satu pun perwakilan Pemerintah Provinsi Kaltim, maupun Gubernur Rudy Mas'ud, yang bersedia menemui massa. 

Alih-alih mendapatkan ruang dialog, para pengunjuk rasa justru dihadapkan pada barikade kawat berduri yang membentang menutupi akses masuk kantor gubernur.

Sikap tertutup dari Pemprov Kaltim memicu amarah demonstran. Merasa tuntutannya diabaikan, massa yang bertahan hingga akhir nekat mencoba menerobos barikade kawat berduri dan penjagaan aparat kepolisian di depan gerbang.

Situasi yang semakin memanas membuat aparat kepolisian mengambil langkah tegas. Tembakan water cannon akhirnya disemprotkan ke arah kerumunan untuk membubarkan massa secara paksa. 

Tidak hanya itu, pasukan elite Brigade Mobil (Brimob) juga langsung dikerahkan ke lokasi untuk membuat barikade hidup, memukul mundur para pengunjuk rasa, dan mengamankan area Kantor Gubernur dari eskalasi yang lebih meluas.

Sebelum kericuhan pecah, Jenderal Lapangan Aksi 214, Rahmat Fathurrahman, sempat melontarkan kritik keras di atas mobil komando. 

Ia menegaskan bahwa para pemimpin daerah seharusnya sadar akan tanggung jawab dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat.

"Hari ini contohnya, mereka tidak ada. Kantor gubernur dipasangi dengan kawat berduri. Buka hati kalian, lihat kondisi masyarakat sesungguhnya. Jangan hanya memikirkan diri sendiri dan fasilitas pribadi, sementara fasilitas rakyat dibiarkan," tegas Rahmat.

Dalam aksi tersebut, massa membawa tiga tuntutan utama yang menyoroti bobroknya sistem birokrasi dan pengawasan di Kaltim.

Pertama, massa mendesak adanya audit menyeluruh terhadap seluruh kebijakan Pemprov Kaltim yang selama ini dinilai tidak memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Kedua, menyoroti indikasi KKN dan nepotisme dalam penunjukan jabatan strategis. Rahmat menyebut bahwa meski gubernur dipilih oleh rakyat, penunjukan sejumlah posisi penting seperti Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) hingga intervensi di instansi strategis justru tidak mencerminkan keberpihakan pada rakyat dan rawan praktik koruptif.

Ketiga, massa juga memberikan ultimatum kepada DPRD Kalimantan Timur karena fungsi pengawasan legislatif dinilai mandul. Rahmat mencontohkan adanya temuan anggaran sebesar Rp25 miliar yang bahkan Ketua DPRD sendiri mengaku tidak tahu-menahu asal-usul peruntukannya.

Eskalasi massa pada 21 April ini sejatinya bukan hal yang mengejutkan. Sebelumnya, tensi politik di Kaltim sudah memanas. Kuat dugaan bahwa Pemprov Kaltim sempat melakukan manuver dengan menggelar pertemuan-pertemuan yang disinyalir sebagai upaya membungkam sejumlah Organisasi Masyarakat (Ormas) agar tidak ikut bergabung dalam barisan Aksi 214 yang menggaungkan narasi untuk melengserkan gubernur.

Meski dibubarkan paksa, Rahmat Fathur Rahman sempat memberikan peringatan tegas sebelum massa tercerai-berai.

"Saya sampaikan kepada Pemprov Kaltim sekali lagi, ini peringatan pertama. Jangan sampai ada peringatan kedua dan ketiga, karena kestabilan daerah tergantung pada kebijakan kalian," tutupnya.

(Sf/Rs)