Samarinda - Masalah infrastruktur jalan di wilayah pedalaman Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan publik menjelang Pilkada Gubernur (Pilgub).

Tokoh masyarakat adat Dayak Kaltim, Martinus menyoroti masih banyaknya akses jalan yang rusak di beberapa kabupaten, seperti Kutai Timur (Kutim), Mahakam Ulu (Mahulu), Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kutai Barat (Kubar).

"Masyarakat adat di pedalaman sangat kesulitan mengakses layanan dasar karena kondisi jalan yang buruk," ungkap Martinus, Sabtu (7/9/2024).

Kondisi jalan yang rusak tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada perekonomian daerah. "Akses jalan yang baik sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama di daerah terpencil," tegasnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim 2023 menunjukkan kerusakan jalan nasional di provinsi cukup signifikan. Dari panjang jalan nasional 1.710 kilometer, sekitar 301 kilometer mengalami kerusakan. 

Kubar menjadi kabupaten dengan kerusakan jalan nasional terpanjang, yakni 95,4 kilometer, diikuti Kutim (95,1 km) dan Kutai Kartanegara (57,8 km).

Dinas PUPR-PERA Bidang Bina Marga sendiri menargetkan pada 2024 ini, 82,09 persen kemantapan jalan dengan anggaran Rp1 triliun.

Isran Noor yang saat itu menjabat Gubernur Kaltim telah berjanji akan memperbaiki kondisi jalan di Kubar. 

Dalam pertemuan dengan masyarakat pada September 2023, Isran menargetkan perbaikan jalan nasional dari Tenggarong hingga Barong Tongkok mencapai 96 persen pada akhir 2024. 

Namun hingga saat ini, perbaikan jalan belum sepenuhnya selesai dan masih banyak dikeluhkan masyarakat.

Menjelang Pilkada 2024, Martinus berharap calon pemimpin Kaltim dapat lebih memperhatikan pembangunan infrastruktur jalan, khususnya di daerah pedalaman. "Kami berharap pemimpin baru dapat memberikan solusi konkret untuk mengatasi masalah ini," ujarnya.

(Sf/By)