Samarinda - Polemik mengenai posisi duduk Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Aji Muhammad Arifin yang berada di barisan ketiga saat kunjungan Presiden Prabowo Subianto akhirnya menemui titik terang. 

Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud secara langsung mendatangi Kedaton Kesultanan di Tenggarong pada 15 Januari 2026 untuk menyampaikan permohonan maaf.

Pertemuan yang berlangsung hangat namun sarat makna ini menjadi jawaban atas keresahan masyarakat Kutai yang sebelumnya merasa marwah adat mereka terabaikan dalam acara peresmian RDMP Pertamina Balikpapan.

Dalam audiensi tersebut, Gubernur Rudy Mas'ud dengan rendah hati mengakui adanya kesalahan komunikasi antara tim protokol provinsi dengan protokol kepresidenan. 

Ia menegaskan pemerintah provinsi sangat menghormati keberadaan Kesultanan sebagai kerajaan tertua di Nusantara.

"Kami memohon maaf sebesar-besarnya kepada Ayahanda Sultan dan seluruh masyarakat Kutai. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kami mengakui ada kesalahan informasi dan berjanji kejadian ini tidak akan terulang," ujar Rudy Mas'ud di hadapan Sultan dan kerabat Kesultanan.

Menerima itikad baik gubernur, Sultan Aji Muhammad Arifin menyambut permintaan maaf tersebut dengan tangan terbuka. Namun Sultan memberikan pesan tegas agar kejadian serupa tidak menjadi kebiasaan. Sultan mengungkapkan pengabaian posisi kehormatan ini bukan yang pertama kali terjadi.

"Hal ini sebenarnya sudah terjadi dua kali. Sebelumnya saat kunjungan Bapak Joko Widodo di IKN dan kini terulang lagi saat kunjungan Bapak Prabowo," ungkap Sultan.

Sultan menekankan pentingnya permohonan maaf ini diketahui oleh publik untuk meredam gejolak di masyarakat.

"Supaya masyarakat mengerti, gubernur sudah meminta maaf kepada kita. Jangan sampai terulang lagi. Siapa yang salah, dia harus berani meminta maaf," tegas sultan yang menjadi tolok ukur penyelesaian masalah ini.

Menanggapi fenomena ini, Pengamat Budaya dari Universitas Mulawarman, Syamsul Rijal menilai penempatan sultan bukan sekadar urusan kursi tamu, melainkan simbol sejarah dan martabat kolektif masyarakat daerah.

"Sultan bukan sekadar tamu undangan biasa. Penyesuaian protokol harusnya dilakukan bukan untuk menabrak aturan, tapi memberi ruang penghormatan yang kontekstual," jelas Syamsul.

Ia menyarankan agar ke depannya koordinasi antara Protokol Istana, pemda dan lembaga adat dilakukan sejak tahap perencanaan. 

"Negara perlu hadir sebagai penengah yang menenangkan, memberikan pengakuan simbolik tanpa harus melanggar struktur kenegaraan," tambahnya.

Meski Gubernur Kaltim telah meminta maaf dan diterima oleh pihak Kesultanan, persoalan ini belum tuntas sepenuhnya. Pihak Kesultanan mencatat bahwa Ormas Remaong Koetai Berjaya (RKB) masih merencanakan aksi damai pada 26 Januari 2026 mendatang.

Aksi tersebut masih berpotensi terjadi karena pihak penyelenggara acara, yakni Pertamina Balikpapan belum menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada Kesultanan terkait insiden tersebut.

(Sf/Lo)