Cari disini...
Seputar Kaltim
Ketua DPRD Kota Balikpapan Alwi Al Qadri. (Foto: Maya Sari/Seputarfakta.com)
Balikpapan - Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Kota Balikpapan periode 2024-2029 hingga sampai saat ini belum kunjung terbentuk, meski pimpinan DPRD Balikpapan telah ditetapkan.
Terkait hal itu, Ketua DPRD Kota Balikpapan Alwi Al Qadri mengatakan, tertundanya pembentukan AKD ini dikarenakan masih ada beberapa fraksi di DPRD yang belum mengirimkan nama-nama anggotanya untuk ditempatkan dibeberapa AKD.
"Beberapa AKD itu terdiri dari penempatan komisi, Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Banmus), hingga Bapemperda," ucap Alwi saat ditemui awak media, Senin (21/10/2024).
Ditanya jumlah pasti fraksi yang belum mengirimkan nama, ia menyebutkan, bahwa ada tiga fraksi yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra dan Fraksi PKB include Hanura dan Demokrat.
Sementara fraksi yang sudah mengirimkan yakni Fraksi Golkar, dan Fraksi Gabungan. Sedangkan untuk Fraksi Nasdem, sebelumnya sudah mengirim namun diambil kembali, kemungkinan akan dikirim hari ini (21/10).
"Sebelumnya kami sudah bersurat ke masing-masing fraksi setelah pelantikan, dan kami akan bersurat untuk kedua kalinya," terangnya.
Menurutnya, pembentukan AKD tidak bisa dilakukan ketika masih ada fraksi yang belum mengirimkan nama-nama anggotanya untuk ditetapkan dalam AKD.
"Alasan belum mengirim, saya juga tidak tahu kenapa teman-teman fraksi masih ada yang belum mengirim, mungkin bisa ditanyakan ke fraksinya," imbuhnya.
Lanjutnya, bahkan Pjs wali kota Balikpapan juga mempertanyakan hal tersebut, karena akan ada kesepakatan yang mau diparipurnakan untuk pengesahan APBD Tahun 2025.
Diterangkan, penetapan bisa dilakukan tanpa AKD dibentuk, melalui pimpinan dan fraksi. Namun ia mengingkan agar AKD lebih dulu terbentuk baru dilanjutkan dengan pengesahan paripurna APBD 2025.
"Seyogyanya AKD harus selesai untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Meski AKD belum terbentuk pun bisa, tetapi saya tidak mau mengambil resiko itu," akunya.
Tempat terpisah, Ketua Fraksi PKB include Hanura dan Demokrat, Halili Adinegara mengatakan, bahwa saat ini pihaknya masih melaksanakan rapat internal fraksi.
Mengingat dalam fraksi tersebut terdapat tiga partai politik, sehingga perlu sinergi di setiap anggota.
"Kami secepatnya akan mengirimkan nama-nama anggota untuk ditempatkan di setiap AKD," tambahnya.
(Sf/Rs)
Cari disini...
Seputar Kaltim

Ketua DPRD Kota Balikpapan Alwi Al Qadri. (Foto: Maya Sari/Seputarfakta.com)
Balikpapan - Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Kota Balikpapan periode 2024-2029 hingga sampai saat ini belum kunjung terbentuk, meski pimpinan DPRD Balikpapan telah ditetapkan.
Terkait hal itu, Ketua DPRD Kota Balikpapan Alwi Al Qadri mengatakan, tertundanya pembentukan AKD ini dikarenakan masih ada beberapa fraksi di DPRD yang belum mengirimkan nama-nama anggotanya untuk ditempatkan dibeberapa AKD.
"Beberapa AKD itu terdiri dari penempatan komisi, Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Banmus), hingga Bapemperda," ucap Alwi saat ditemui awak media, Senin (21/10/2024).
Ditanya jumlah pasti fraksi yang belum mengirimkan nama, ia menyebutkan, bahwa ada tiga fraksi yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra dan Fraksi PKB include Hanura dan Demokrat.
Sementara fraksi yang sudah mengirimkan yakni Fraksi Golkar, dan Fraksi Gabungan. Sedangkan untuk Fraksi Nasdem, sebelumnya sudah mengirim namun diambil kembali, kemungkinan akan dikirim hari ini (21/10).
"Sebelumnya kami sudah bersurat ke masing-masing fraksi setelah pelantikan, dan kami akan bersurat untuk kedua kalinya," terangnya.
Menurutnya, pembentukan AKD tidak bisa dilakukan ketika masih ada fraksi yang belum mengirimkan nama-nama anggotanya untuk ditetapkan dalam AKD.
"Alasan belum mengirim, saya juga tidak tahu kenapa teman-teman fraksi masih ada yang belum mengirim, mungkin bisa ditanyakan ke fraksinya," imbuhnya.
Lanjutnya, bahkan Pjs wali kota Balikpapan juga mempertanyakan hal tersebut, karena akan ada kesepakatan yang mau diparipurnakan untuk pengesahan APBD Tahun 2025.
Diterangkan, penetapan bisa dilakukan tanpa AKD dibentuk, melalui pimpinan dan fraksi. Namun ia mengingkan agar AKD lebih dulu terbentuk baru dilanjutkan dengan pengesahan paripurna APBD 2025.
"Seyogyanya AKD harus selesai untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Meski AKD belum terbentuk pun bisa, tetapi saya tidak mau mengambil resiko itu," akunya.
Tempat terpisah, Ketua Fraksi PKB include Hanura dan Demokrat, Halili Adinegara mengatakan, bahwa saat ini pihaknya masih melaksanakan rapat internal fraksi.
Mengingat dalam fraksi tersebut terdapat tiga partai politik, sehingga perlu sinergi di setiap anggota.
"Kami secepatnya akan mengirimkan nama-nama anggota untuk ditempatkan di setiap AKD," tambahnya.
(Sf/Rs)