Balikpapan - Hingga saat ini, Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Kota Balikpapan periode 2024-2029 belum kunjung terbentuk. Hal ini disebabkan karena masih adanya dinamika internal antar fraksi yang belum menemukan titik terang.

Sebelumnya Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri menyampaikan, belum terbentuknya AKD ini dikarenakan masih ada tiga fraksi DPRD yang belum menyetorkan nama-nama anggotanya untuk masuk ke dalam AKD.

“Tiga fraksi tersebut adalah Fraksi PKB, PDI Perjuangan, dan Gerindra,” ucap Alwi beberapa waktu lalu.

Dikonfirmasi hal itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Balikpapan, Haris mengatakan, sebelumnya pihaknya sudah melakukan pertemuan awal untuk pembentukan AKD, bersama Ketua DPRD, wakil ketua, serta enam ketua fraksi.

Namun pertemuan tersebut terjadi perdebatan dalam pemilihan ketua komisi, dikarenakan ada satu fraksi yang ingin menguasai tiga komisi dari empat komisi yang ada.

"Dalam diskusi itu ada tiga fraksi yang ingin menjadi ketua komisi, yaitu Fraksi Gerindra, Nasdem dan Golkar. Tapi ada satu fraksi diantaranya yang ingin menjadi ketua di tiga komisi. Hal ini menimbulkan tarik-menarik sehingga tidak tercapai kesepakatan,” ujar Haris kepada media, Minggu (27/10/2024).

Lanjutnya, karena tidak adanya kesepakatan antar fraksi akhirnya diskusi dihentikan. Meski sebenarnya Fraksi PKB, PDI Perjuangan, dan Gerindra mendesak agar perundingan tetap dilanjutkan dengan harapan AKD segera terbentuk.

“Kami sebenarnya ingin diskusi dilanjutkan supaya AKD bisa selesai tepat waktu. Namun dengan adanya deadlock dalam komunikasi antar fraksi, proses ini akhirnya terhambat,” terangnya.

Ditanya alasan mengapa belum mengirimkan nama-nama anggotanya. Kata dia, Fraksi PDI Perjuangan tidak bermaksud menghambat pembentukan AKD. Namun, pihaknya ingin menghindari kemungkinan deadlock kembali dalam pertemuan berikutnya.

Menurutnya, belum adanya kesepahaman antar fraksi menjadi alasan utama dari keterlambatan ini.

“Bukan tidak mau mengirim surat, tetapi komunikasi harus tetap berjalan agar semua fraksi bisa mencapai titik temu. Kami tidak ingin ada salah satu fraksi yang mendominasi tiga komisi sekaligus, karena semua fraksi punya hak yang sama dalam politik,” tegasnya.

Menyikapi hal itu, Haris meminta ketua DPRD Balikpapan untuk segera mengambil langkah tegas dan memfasilitasi rapat lanjutan guna menemukan kesepakatan yang bisa diterima keenam fraksi DPRD.

Menurutnya, penting untuk menjaga komunikasi terbuka di antara fraksi, sehingga proses pembentukan AKD berjalan lancar tanpa hambatan.

“Jadi kami tidak bermaksud menghambat, kami hanya ingin memastikan komunikasi antar fraksi tetap terjaga demi kepentingan bersama,” paparnya.

Ia berharap hal ini bisa segera terselesaikan, mengingat fungsi AKD sangat penting dalam menentukan arah kebijakan DPRD Balikpapan selama lima tahun ke depan.

(Sf/Rs)