Samarinda - Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Mulawarman (Unmul), Sonny Sudiar melontarkan kritik keras terhadap sederet kebijakan terbaru Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud. 

Alih-alih memprioritaskan kesejahteraan publik, berbagai langkah eksekutif tersebut dinilai sarat akan praktik politik balas jasa (clientelism) yang sekadar mengakomodasi kepentingan tim pendukung pasca-pemilihan kepala daerah.

Indikasi tersebut mencuat seiring munculnya sejumlah kebijakan eksekutif yang belakangan ini memantik kemarahan masyarakat. 

Kebijakan yang kini berada di bawah radar kritik publik itu antara lain adalah pengembalian pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari Pemprov Kaltim kepada pemerintah kabupaten/kota, serta renovasi rumah dinas gubernur yang menelan anggaran fantastis mencapai Rp25 miliar. 

Selain itu, pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar dan alokasi anggaran bernilai miliaran rupiah untuk puluhan tim ahli gubernur juga tak luput dari persoalan.

Menurut Sonny, berbagai manuver kebijakan tersebut tidak sekadar memicu kontroversi, tetapi juga memperlihatkan minimnya kepekaan pemerintah provinsi terhadap kondisi fiskal di masing-masing daerah.

Khusus mengenai polemik pengembalian beban pembiayaan JKN, ia menyebut langkah ini sangat merugikan pemerintah di tingkat dua.

“Ini bukan hanya kemarahan masyarakat, tetapi juga pemerintah kabupaten/kota yang terdampak langsung karena harus menanggung beban tersebut,” ungkap Sonny, Selasa (14/4/2026).

Lebih jauh, akademisi Unmul ini menyoroti alokasi anggaran yang dinilai menghambur-hamburkan uang rakyat demi fasilitas pejabat dan pengangkatan puluhan tim ahli gubernur.

Sonny secara khusus mempertanyakan tingkat efisiensi dan urgensi dari keberadaan tim ahli yang gemuk tersebut. 

Menurutnya dana miliaran rupiah itu akan jauh lebih bermanfaat jika dialihkan pada sektor pelayanan masyarakat yang bersifat prioritas.

“Kalau jumlahnya sampai puluhan orang dengan anggaran miliaran, seharusnya dipertimbangkan lagi, apakah ini benar-benar efektif atau tidak,” tegasnya.

Dari kacamata politik, gaya kepemimpinan kepala daerah kini dinilai cenderung menimbulkan ketegangan antara pemerintah daerah dengan masyarakat sipil. 

Ironisnya, hal ini diperparah dengan lemahnya fungsi pengawasan (checks and balances) dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

“Kita melihat checks and balances dari lembaga legislatif seolah tidak berjalan, ini yang kemudian memicu kecurigaan di tengah masyarakat,” jelasnya.

(Sf/Lo)