Tanjung Redeb - Kecamatan Pulau Derawan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Pendopo Kecamatan, Rabu (11/2/2026). Dalam forum tersebut, sebanyak 93 usulan pembangunan dari lima kampung dibahas untuk diakomodasi dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2027.

Beragam kebutuhan disampaikan, mulai dari penyediaan air bersih, penguatan infrastruktur pendukung pariwisata, hingga pembenahan fasilitas pemerintahan yang dinilai sudah tidak memadai.

Camat Pulau Derawan, Samsuddin Amba Kadang, menyampaikan bahwa seluruh usulan yang dibawa ke tingkat kecamatan merupakan hasil penjaringan aspirasi masyarakat di masing-masing kampung.

"Seluruh usulan ini merupakan hasil Musrenbang kampung. Kami susun dan ajukan ke OPD sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahun anggaran 2027," ujar Samsuddin.

Ia pun memastikan, seluruh daftar usulan tersebut telah dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) agar terintegrasi dalam proses perencanaan.

"Usulan ini sudah kami input di SIPD dan disesuaikan dengan kondisi wilayah yang ada. Harapannya bisa direalisasikan pada tahun anggaran 2027," jelasnya.

Dirinya juga menyampaikan salah satu persoalan yang kembali mencuat adalah keterbatasan akses air bersih. Dimana sejumlah wilayah, warga masih mengandalkan sumur bor serta tadah hujan untuk memenuhi kebutuhan harian.

"Sebagian wilayah belum menikmati air bersih. Masyarakat masih menggunakan sumur bor dan air hujan, sehingga pemasangan sambungan pipa sangat kami harapkan," ungkapnya.

Di sisi lain, usulan pembangunan jalan poros menuju Tanah Kuning kembali disuarakan karena dinilai memiliki nilai strategis dalam mendukung konektivitas kawasan proyek besar yang berpotensi menjadi proyek nasional.

"Dulu ini jalan provinsi, tapi sekarang kemungkinan masuk nasional. Mudah-mudahan bisa dibangun karena di sana ada proyek besar," tuturnya.

Kendati demikian, tak hanya infrastruktur dasar, kondisi sarana pemerintahan juga menjadi perhatian. Dimana, rumah dinas kecamatan yang dibangun sekitar tahun 1990-an kini dinilai sudah tidak layak, terlebih sering terdampak genangan saat hujan karena posisi bangunan lebih rendah dari badan jalan.

"Kami masih mengusulkan pembangunan kembali rumah dinas kecamatan. Jalanan sekarang lebih tinggi dari rumah, jadi sering kebanjiran saat musim hujan," katanya.

Selain pembangunan ulang rumah dinas, perbaikan pagar kantor kecamatan yang roboh serta pembenahan atap dan plafon kantor turut diajukan sebagai prioritas.

"Mudah-mudahan bisa dianggarkan di 2027. Kalau memungkinkan di ABT, paling tidak di anggaran murni 2027," pungkasnya.

Melalui Musrenbang ini, Samsuddin berharap usulan-usulan prioritas tersebut dapat direalisasikan demi menunjang pelayanan publik serta mendukung pertumbuhan kawasan wisata yang terus berkembang di Berau.

(Sf/Rs)