Balikpapan – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai kota cerdas tidak hanya diarahkan pada penggunaan teknologi canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Hal itu menjadi salah satu fokus dalam Nusantara Smart City Stakeholders Forum yang diselenggarakan Otorita IKN bersama United States Trade and Development Agency (USTDA).

Forum tersebut mempertemukan pemerintah, akademisi, pelaku teknologi, serta sejumlah pemerintah daerah untuk membahas pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dan data dalam pembangunan kota.

Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN, Agung Indrajit mengatakan, ukuran keberhasilan sebuah kota cerdas bukan terletak pada banyaknya teknologi yang digunakan, melainkan pada manfaat yang dirasakan masyarakat.

“Kota yang paling cerdas belum tentu kota yang memiliki teknologi paling banyak. Kota yang paling cerdas adalah kota yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakatnya,” ucap Agung dalam keterangan resminya, Kamis (3/9/2026).

Menurut dia, transformasi digital di Nusantara harus menempatkan masyarakat sebagai pusat pembangunan. Pemanfaatan teknologi diharapkan dapat membuat pelayanan publik menjadi lebih efektif, efisien, inklusif dan mampu merespons kebutuhan warga. Karena itu, pengelolaan data menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan Nusantara.

“Data yang dikelola dengan baik dapat menjadi dasar pemerintah dalam mengambil keputusan dan merancang layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” jelasnya.

Forum tersebut juga menjadi ruang bagi sejumlah daerah di Indonesia untuk berbagi pengalaman dalam menerapkan konsep kota cerdas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kabupaten Sumedang, Pemerintah Kota Denpasar dan Pemerintah Kota Surabaya turut membagikan pengalaman mereka dalam penggunaan teknologi dan tata kelola berbasis data.

Pengalaman dari berbagai daerah itu menjadi bahan pembelajaran bagi Nusantara, khususnya dalam melihat penerapan teknologi pada kota-kota di Indonesia dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat yang beragam. Di sisi lain, forum membuka peluang kerja sama dengan perusahaan teknologi asal Amerika Serikat.

“USTDA menghadirkan sejumlah perusahaan, antara lain Honeywell, Cisco, IBM dan Google, untuk berbagi pengetahuan serta memperkenalkan solusi teknologi yang dapat mendukung pengembangan kota cerdas,”
terangnya.

Tidak hanya berdiskusi, para mitra teknologi tersebut juga memberikan pelatihan teknis kepada peserta. Materinya mencakup data science, tata kelola data strategis berbasis AI untuk kota cerdas, hingga teknologi smart building.

Pada kesempatan itu, Counselor for Commercial Affairs Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Andrew Billard menyampaikan, pihaknya ingin membangun kemitraan jangka panjang dengan Indonesia, melalui keterlibatan perusahaan dan investor Amerika Serikat dalam pembangunan Nusantara.

“Amerika Serikat memiliki perusahaan dan investor yang sangat penting bagi pembangunan Nusantara. Kami ingin membangun kemitraan jangka panjang, memperkuat daya saing Indonesia, serta mengembangkan talenta lokal,” tambah Andrew.

Ia mengatakan pemerintah Amerika Serikat siap mempertemukan perusahaan-perusahaan asal negaranya dengan berbagai peluang dan calon mitra kerja sama di Indonesia.

Selain USTDA dan Otorita IKN, forum tersebut dihadiri perwakilan Institut Teknologi Kalimantan, pelaksana hibah pilot project command center Meta Mind Global Corporation (MMGC), serta pelaksana hibah Nusantara Smart City Technical Assistance (NSCSTA), Frost & Sullivan dan konsorsium.

“Kolaborasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada pertukaran teknologi. Penguatan kapasitas sumber daya manusia, tata kelola data, dan pemanfaatan AI menjadi bagian penting, agar teknologi yang diterapkan di Nusantara benar-benar mampu mendukung pelayanan publik,” harapnya.

Dengan pendekatan tersebut, konsep kota cerdas Nusantara diarahkan bukan sekadar menjadi kota yang dipenuhi teknologi, tetapi kota yang menggunakan teknologi untuk membuat kehidupan masyarakat lebih mudah, layanan pemerintah lebih responsif dan pengambilan kebijakan lebih berbasis data.

(Sf/Lo)