Sangatta - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutai Timur (Kutim) mengantongi sekitar 11 ribu data keluarga berisiko stunting (KRS) sebagai dasar intervensi program 2026.

Data tersebut diperoleh dalam audiensi bersama Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) Perwakilan Kalimantan Timur, Selasa (3/3/2026).

Pertemuan berlangsung di Gedung Bangga Kencana, Kantor Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Kaltim, dengan fokus penyelarasan program Bangga Kencana serta percepatan penurunan stunting berbasis data by name by address.

Pada kesempatan itu juga dilakukan serah terima tiga dokumen strategis, yakni data Keluarga Berisiko Stunting (KRS), hibah alat dan obat kontrasepsi (alokon), serta penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pelaksanaan program tahun 2026. Ketiga dokumen tersebut menjadi dasar operasional pelaksanaan program di lapangan.

Kepala DPPKB Kutim Achmad Junaidi menegaskan, pentingnya intervensi berbasis data, terutama setelah mengetahui sejumlah "catatan merah" indikator program.

“Kita tidak bisa asal membuat program, tapi harus melihat dulu akar masalahnya. Jika indikator di program Bangga Kencana atau penurunan stunting berwarna merah, itulah yang harus kita sasar," ujar Achmad Junaidi.

Menurutnya, data 11 ribu keluarga berisiko tersebut akan langsung dipetakan hingga tingkat desa agar intervensi lebih presisi dan tidak tumpang tindih.

“Data ini penting untuk perencanaan yang tepat sasaran. Harapan kami, sepulang dari sini, data itu sudah bisa kami bawa dan langsung dipetakan per desa, tanpa perlu verifikasi ulang," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Kemendukbangga Kaltim dr. Nurizky Permanajati mengapresiasi langkah DPPKB Kutim yang dinilai progresif dan selaras dengan arah kebijakan kementerian.

Ia mengingatkan, Kutim memiliki potensi besar menghadapi bonus demografi. Namun, peluang itu hanya akan berdampak positif jika kualitas sumber daya manusia dipersiapkan sejak dini.

“SDM berkualitas dimulai dari keluarga, dari akses kesehatan dan pendidikan. Kutim punya potensi besar dengan banyaknya perusahaan, tapi SDM-nya harus disiapkan dengan baik sejak dini, dimulai dari keluarga," tegasnya.

Dengan rampungnya audiensi dan penandatanganan dokumen kerja sama tersebut, DPPKB Kutim menargetkan rapat lanjutan di tingkat kabupaten digelar dalam waktu dekat. Intervensi berbasis data direncanakan mulai berjalan pasca-Lebaran 2026.

(Sf/Rs)