Tanah Grogot - Wakil Ketua DPRD Paser, Abdullah membagikan pengalaman saat dirinya pergi haji untuk yang kedua kalinya.

Dirinya mengaku berangkat haji menggunakan visa ziarah, meskipun awalnya tidak mengetahui sama sekali karena visa sudah terlanjur ia terima.

“Saya tidak tau ternyata itu visa ziarah, jadi ya sudah bagaimana lagi, tidak bisa ditarik kembali karena visa sudah keluar,” kata Abdullah, Selasa (2/7/2024).

Biaya yang ia keluarkan untuk pembayaran haji nilainya cukup besar hingga bahkan sampai ratusan juta rupiah, namun ia mengaku kecewa atas pelayanan yang dianggap tak sesuai sebagaimana mestinya.

Seperti dijelaskannya, saat Abdullah tiba di Madinah telah dijanjikan mendapatkan tasreh (surat izin) dan maktab (penyedia layanan haji), dua syarat itu merupakan akses masuk ke lokasi tempat menunaikan ibadah haji.

“Ada dikirimkan langsung ke WA kami itu tasreh tapi tidak sesuai dengan nama kami, jadi saya komplain juga,” tuturnya.

Di penginapan bersama rombongan pun ternyata tak diberikan kebebasan untuk melakukan aktivitas yang normal atau tak diizinkan bebas keluar masuk dari tempat penginapan.

Tak hanya itu, dari sisi fasilitas juga dianggap tak sesuai seperti ketersediaan air di penginapan yang kerap kekurangan karena seting air jarang mengalir.

Pengalaman yang dialami Abdullah ini, sebagai wakil rakyat ia mengingatkan kepada masyarakat yang ingin pergi melaksanakan ibadah haji agar lebih selektif lagi ketika memilih agen atau penyelenggara haji.

“Jadi ini sebagai pembelajaran dan saya mengingatkan kepada masyarakat tidak salah  dalam memilih penyelenggara haji,” terangnya.

Akibat dari permasalahan yang ia alami selama menjalani ibadah haji, rupanya disampaikannya kepada direktur pengelenggara kegiatan haji tersebut dan hasilnya telah bersedia mengganti kerugian sebesar belasan juta rupiah.

"Jika memang berkenan mengganti kerugian dengan nilai rupiah, Perlu dihitung secara keseluruhan, sebab fasilitas yang kami terima tidak sesuai dengan apa yang tertera di Kontrak pelayanan Haji," ujarnya.

Tak sampai disitu, Abdullah juga menyampaikan permasalahan ini melalui agenda Peringatan Hari Bhayangkara Polres Paser, dalam forum Pertemuan DPRD Paser, dan kepada pihak media melalui Konferensi Pers.

Nantinya, ia berencana bersama jemaah haji dari daerah lain yang merasakan pengalaman serupa dengannya bakal melaporkan pada pihak penegak hukum melalui lawyer.

"Tahap awal kami akan mencoba menyelesaikan secara musyawarah, jika tidak menemukan solusi kami akan laporkan melalui Polda Kaltim, semoga saja permasalahan ini bisa selesai dan mendapatkan solusi yang terbaik," pungkasnya.

Agen Penyedia Layanan haji di salah satu cabang tempat Abdullah mendaftar haji, Nur Hidayanti, mengaku ia hanya menjembatani bagi jamaah dan travel, dengan begitu dari adanya ketidaksesuaian dalam kesepakatan haji menjadi tanggungjawab pihak travel.

"Dalam hal ini saya agen, menjadi jembatan bagi jama'ah dan travel, Hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari travel tersebut," katanya.

(Sf/By)