Seputar Kaltim

    9 Usulan Masuk Skala Prioritas di Musrenbang Kecamatan Balut

    Penulis:Maya Sari|Redaktur:Buniyamin
    17 Januari 2024 pukul 21:47 WITA

    Seluruh perwakilan OPD terkait dan lurah se-Balikpapan Utara hadir dalam kegiatan perdana Musrenbang tingkat kecamatan, Rabu (17/1/2024). (Foto: Maya Sari/Seputarfakta.com)

    Balikpapan - Pemerintah Kecamatan Balikpapan Utara (Balut) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan, Rabu (17/1/2024).

    Total usulan yang masuk dari seluruh kelurahan sebanyak 96. Dari jumlah itu, sembilN usulan masuk skala prioritas sesuai potensi unggulan kewilayahan.

    Camat Balut, Muhammad Fadli Pathurrahman mengatakan musrenbang untuk mengakomodir program yang sifatnya tematik untuk kemudian diusulkan di musrenbang tingkat kota pada 2025 mendatang.

    Usulannya mulai peningkatan kualitas layanan kesehatan, infrastruktur, pengembangan ekonomi maupun pendidikan.

    "Contohnya di Kelurahan Gunung Samarinda dan Samarinda Baru, rencananya akan membangun kawasan pendidikan serta kuliner. Apalagi di Balut tidak ada TK dan SD-SMP Terpadu," katanya.

    Begitu juga pembangunan Puskesmas baru yang menjadi prioritas, mengingat di wilayah Puskesmas Gunung Samarinda berstatus puskesmas rujukan dan sarana serta prasaranya tidak memadai.

    Maka GOR serba guna di Kelurahan Gunung Samarinda yang memang belum ada fasilitas menjadi usulan. "Maka dengan adanya pembangunan puskesmas baru, tentu bisa meningkatkan pelayanan kesehatan," kata Fadli, sapaan akrabnya.

    Sementara di wilayah Balut sendiri, diakui masih ada lahan milik pemerintah yang bisa dimanfaatkan dalam proses pembangunan. Seperti pasar rakyat di kilometer 12 Kelurahan Karang Joang, Balut yang bisa dialih fungsikan dalam membangun SMK.

    Apalagi, kata dia, lahan itu kini tidak dimanfaatkan secara maksimal. "Begitu juga usulan kantor Kelurahan Muara Rapak yang kondisinya tidak layak lagi," imbuhnya.

    Sedangkan di wilayah Kelurahan Batu Ampar mengusulkan adanya pembangunan SMP, hanya saja untuk lahannya harus dilakukan pembebasan terlebih dulu.

    “Itulah poin-poin penting yang diharapkan pendampingan dari unsur OPD teknis maupun legislatif yang ada di wilayah Balut," terangnya.

    (Sf/By)

    Seputar Kaltim

    9 Usulan Masuk Skala Prioritas di Musrenbang Kecamatan Balut

    Penulis:Maya Sari|Redaktur:Buniyamin
    17 Januari 2024 pukul 21:47 WITA

    Seluruh perwakilan OPD terkait dan lurah se-Balikpapan Utara hadir dalam kegiatan perdana Musrenbang tingkat kecamatan, Rabu (17/1/2024). (Foto: Maya Sari/Seputarfakta.com)

    Balikpapan - Pemerintah Kecamatan Balikpapan Utara (Balut) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan, Rabu (17/1/2024).

    Total usulan yang masuk dari seluruh kelurahan sebanyak 96. Dari jumlah itu, sembilN usulan masuk skala prioritas sesuai potensi unggulan kewilayahan.

    Camat Balut, Muhammad Fadli Pathurrahman mengatakan musrenbang untuk mengakomodir program yang sifatnya tematik untuk kemudian diusulkan di musrenbang tingkat kota pada 2025 mendatang.

    Usulannya mulai peningkatan kualitas layanan kesehatan, infrastruktur, pengembangan ekonomi maupun pendidikan.

    "Contohnya di Kelurahan Gunung Samarinda dan Samarinda Baru, rencananya akan membangun kawasan pendidikan serta kuliner. Apalagi di Balut tidak ada TK dan SD-SMP Terpadu," katanya.

    Begitu juga pembangunan Puskesmas baru yang menjadi prioritas, mengingat di wilayah Puskesmas Gunung Samarinda berstatus puskesmas rujukan dan sarana serta prasaranya tidak memadai.

    Maka GOR serba guna di Kelurahan Gunung Samarinda yang memang belum ada fasilitas menjadi usulan. "Maka dengan adanya pembangunan puskesmas baru, tentu bisa meningkatkan pelayanan kesehatan," kata Fadli, sapaan akrabnya.

    Sementara di wilayah Balut sendiri, diakui masih ada lahan milik pemerintah yang bisa dimanfaatkan dalam proses pembangunan. Seperti pasar rakyat di kilometer 12 Kelurahan Karang Joang, Balut yang bisa dialih fungsikan dalam membangun SMK.

    Apalagi, kata dia, lahan itu kini tidak dimanfaatkan secara maksimal. "Begitu juga usulan kantor Kelurahan Muara Rapak yang kondisinya tidak layak lagi," imbuhnya.

    Sedangkan di wilayah Kelurahan Batu Ampar mengusulkan adanya pembangunan SMP, hanya saja untuk lahannya harus dilakukan pembebasan terlebih dulu.

    “Itulah poin-poin penting yang diharapkan pendampingan dari unsur OPD teknis maupun legislatif yang ada di wilayah Balut," terangnya.

    (Sf/By)