Penajam - Pelaksanaan seleksi Dewan Pengawas (Dewas) Perusahaan Usaha Daerah Air Minum Danum Taka (Perusda AMDT) Penajam Paser Utara (PPU) periode 2024-2028 telah memasuki tahapan akhir. 

Pendaftaran seleksi yang dibuka pada 3 hingga 17 Desember 2024 ini awalnya diikuti lima kandidat yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai pengumuman Nomor 044/PANSEL-PERUMDA/XII/2024.

Namun setelah tahap seleksi berjalan, kini hanya tersisa empat kandidat saja yang bakal melaju untuk memperebutkan jabatan Dewas Perumda AMDT PPU pada 7 Januari 2025 mendatang.

“Sebelumnya ada lima yang dinyatakan lulus saat seleksi berkas administrasi pada 17 Desember 2024 lalu. Tapi satu kandidat gugur saat mengikuti tahapan selanjutnya, yaitu tes psikologi dalam rangkaian Uji Kelayakan dan Kepatuhan (UKK) pada 19-20 Desember 2024 lalu,” ucap Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, Jumat (3/1/2025).

Nama yang berhasil melewati tahapan UKK adalah Fernando Hamonangan Hutagalung menjabat sebagai Kabid PKDPL DPMPTSP dengan memperoleh nilai 85 persen.

Kemudian, Nicko Herlambang menjabat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Setkab dengan nilai 90,1 persen.

Rahmaniah Munchtar yang menjabat sebagai Sekretaris DPMPTSP dengan meraih nilai tertinggi yaitu 91,04 persen.

Terakhir, Sodikin menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkab sekaligus Plt Dinas PUPR PPU dengan nilai 75,1 persen.

“Nama yang disebutkan itu bakal mengikuti seleksi presentasi makalah dan wawancara di lantai II Kantor Pemkab PPU. Mereka bakal diseleksi langsung Ketua Tim Panitia Seleksi (Pansel) bersama teman-teman dari Unmul dan akademisi Uniba,” ungkap Tohar.

“Untuk hasil akhirnya bakal dikeluarkan pada 8 Januari 2025. Nanti itu, kita nilai dari tahapan awal hingga akhir. Jadi nilai-nilainya kita rekapitulasi menjadi satu dan diserahkan kepada Pj Bupati untuk menilai kandidat mana yang cocok mengemban tugas sebagai Dewas Perusda AMDT periode 2024-2028,” tambahnya.

Posisi yang telah kosong sejak 2022 ini harus segera diisi agar pelaksanaan direksi bisa berjalan secara maksimal, sekaligus tidak memberatkan pekerjaan kepala daerah terpilih selaku kuasa pemilik modal.

(Sf/By)