Samarinda — Keberadaan permukiman kumuh di Samarinda masih menjadi perhatian serius. Anggota Komisi IV DPRD Samarinda,  Ismail Latisi menyebut, berdasarkan data dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), luas area permukiman kumuh di kota ini mencapai 36 hektare. 

Wilayah itu tersebar di beberapa titik seperti Kelurahan Sidomulyo, Sidodamai, dan Sungai Dama.  

Ia menegaskan bahwa pihaknya terus mendorong penyelesaian masalah ini melalui berbagai langkah, termasuk komunikasi dengan pemerintah kota dan instansi terkait.  

"Kami sudah meminta data resmi dari Dinas Perkim mengenai kawasan kumuh di Samarinda. Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) memang sudah berjalan, tetapi perlu ada langkah lebih konkret untuk menyelesaikan ini secara bertahap," kata Ismail. 

Selain permukiman kumuh, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mengatakan bahwa persoalan layanan air bersih juga menjadi perhatian. Apalagi masih ada sekitar 25 warga Samarinda yang belum mendapatkan akses air bersih dari Perumdam.  

"Kami terus berkoordinasi dengan Perumdam Tirta Kencana, Dinas PUPR, dan camat setempat agar layanan air bersih bisa dinikmati semua warga. Ini soal hak dasar, jika warga lain mendapat layanan, maka mereka juga berhak," ujarnya.  

Selain itu, ia juga menyoroti infrastruktur di kawasan rawan kecelakaan, seperti jembatan di Kecamatan Samarinda Ilir. Menurut Ismail, bentuk jembatan yang tinggi dan berkelok berisiko membahayakan pengguna jalan, terutama saat hujan.  

Ia membeberkan bahwa sudah ada wacana untuk meninggikan jalan di kawasan itu agar jembatan tidak terlalu curam. Karenanya, ia berharap pemerintah kota dan dinas terkait segera menindaklanjuti ini demi keselamatan masyarakat.  

"Kita setuju aja kemarin kan ada wacana mau dinaikkan misalnya jalannya supaya Kemudian jembatan ini tidak terlalu tinggi.

Karena kalau jembatannya terlalu tinggi ini yang jadi masalah seperti titik rawan kecelakaan, ini membahayakan juga kemudian bagi masyarakat," pungkasnya. 

(Sf/Rs)