Balikpapan - Gerakan Putera Asli Kalimantan (GEPAK) Kuning, Laskar Pemuda Adat Dayak Kaltim (LPADKT) dan Baladhika Karya (Baladika) melakukan aksi damai di depan kantor DPRD Balikpapan, Rabu (22/1/2025).

Aksi damai ini sebagai bentuk penolakan keberadaan Organisasi masyarakat (Ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Kaltim.

Beberapa poin menjadi tuntutan, pertama menolak kehadiran GRIB Jaya di Kaltim, khususnya di Balikpapan.

Kedua mendesak DPRD Provinsi Kaltim, DPRD Balikpapan, Pemprov Kaltim dan Pemkot Balikpapan menolak keberadaan GRIB Jaya.

Ketiga mendesak aparat penegak hukum dan Forkopimda agar tidak mengeluarkan izin atau bentuk legalitas lainnya terhadap ormas GRIB Jaya di Kaltim. 

Keempat, Forum Tiga Ormas tidak akan mundur jika GRIB tetap berdiri di Kaltim dan siap mengambil langkah sendiri apabila aparat hukum tidak bertindak. 

Kelima, mengajak seluruh elemen masyarakat Kaltim, khususnya Balikpapan untuk bersolidaritas menolak kehadiran ormas GRIB Jaya.

“Sikap tegas ini didasarkan pada kekhawatiran terhadap potensi gangguan stabilitas sosial, keamanan, dan kondusivitas wilayah,” ucap Ketua Umum GEPAK Kuning, Suriansyah usai orasi.

Alasan menolak keberadaan GRIB Jaya di Balikpapan karena memiliki catatan buruk di sejumlah wilayah lain, seperti bentrokan antar ormas yang menimbulkan keresahan dan sebagai masyarakat adat, mereka tidak ingin kejadian serupa terjadi di Kaltim.

“Kehadiran Ormas GRIP di Kaltim akan terjadu permusuhan antar Ormas, sehingga dapay mengganggu kondusifitas, ketentraman, keamanan, kenyamanan dan ketertiban warga Kaltim,” tegas Prof sapaan akrabnya.

Sebagai kontrol sosial, kata dia, ormas lokal bertanggung jawab menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat, termasuk meminimalkan potensi konflik dengan pihak eksternal yang tidak memahami dinamika sosial di Balikpapan.

“Ormas kedaerahan asli Kalimantan selalu berada di garis depan untuk menjaga kelestarian budaya dan tradisi kita. Kehadiran GRIB Jaya hanya akan menciptakan kerawanan yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat,” tuturnya.

Sementara untuk catatan buruk GRIB Jaya, tiga Ormas menyoroti berbagai insiden yang melibatkan GRIB Jaya di wilayah lain, seperti bentrokan di Blora dan penolakan GRIB Jaya di daerah lain.
“Ini menjadi salah satu alasan utama kami mendesak pemerintah menolak keberadaan ormas tersebut,” tuturnya.

Ketua Umum LPADKT Balikpapan, Nasion Lasung berharap pemerintah dan aparat dapat mengambil langkah tegas untuk menghindari potensi konflik sosial. Jangan sampai Ormas sendiri yang bertindak untuk mempertahankan kedaulatan dan kenyamanan masyarakat lokal.

“Melalui aksi ini, kami berharap pemerintah segera merespons aspirasi ini untuk menjaga kestabilan dan keharmonisan Kaltim,” tutupnya.

(Sf/By)