Samarinda - Krisis Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar melumpuhkan aktivitas angkutan sungai di Kalimantan Timur (Kaltim) selama hampir dua pekan terakhir.

Akibatnya, pasokan logistik ke wilayah hulu, khususnya Kabupaten Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu) tersendat hingga memicu lonjakan harga kebutuhan pokok.

Hal ini terungkap dalam audiensi antara DPRD Kubar, Organisasi Angkutan Sungai Mahakam Ulu (Orgamu) dan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kaltim, Kamis (5/2/2026).

Ketua Orgamu, Husaini Anwar mengungkapkan sudah 12 hari kapal-kapal angkutan sungai tidak beroperasi karena ketiadaan BBM subsidi. Dampaknya langsung dirasakan masyarakat dengan melambungnya harga sembako.

"Masalah sembako sudah langka dan harganya sudah mencekik, sudah naik. Masyarakat mengeluh karena angkutan sembako ke Kubar dan Mahulu itu andalannya melalui sungai," ujar Husaini usai pertemuan.

Menurutnya, peran angkutan sungai sangat vital. Setiap harinya, setidaknya ada dua kapal yang berangkat menuju Melak dan Long Bagun dengan kapasitas muat mencapai 50-70 ton per kapal. Terhentinya operasional ini membuat distribusi puluhan ton logistik terhenti total.

"Kami memohon agar ada kebijakan dari pemprov maupun BPH Migas agar ini cepat teratasi. Mudah-mudahan didengar teriakan pengusaha kapal dan masyarakat Hulu Mahakam," tambahnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Bidang Pelayaran Dishub Kaltim, Ahmad Maslihuddin menjelaskan kendala utama penyaluran BBM subsidi (JBT) terletak pada proses verifikasi administrasi yang ketat dari BPH Migas.

"BPH Migas mensyaratkan dokumen kepemilikan kapal atau Grosse Akta. Masalahnya, kapal-kapal kita ini banyak kapal tradisional buatan pedalaman yang biasanya hanya punya Surat Ukur, bukan akta," jelas Maslihuddin.

Keketatan verifikasi ini dilakukan BPH Migas untuk memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.

Kini dari 28 kapal yang diajukan, sebanyak 23 kapal diproyeksikan untuk beroperasi, Orgamu mengonfirmasi 21 kapal di antaranya sudah tersertifikasi.

Dishub Kaltim mengaku telah mengambil langkah diskresi dengan menerbitkan surat persetujuan pengoperasian kapal sementara sebagai solusi jangka pendek sembari menunggu pemilik kapal melengkapi dokumen Grosse Akta.

"Saya sudah melihat draf SK dari BPH Migas, tinggal menunggu 'gong'-nya saja. Mudah-mudahan sebelum tanggal 15 Februari masalah ini sudah selesai," terangnya.

Ia juga menyampaikan Kepala BPH Migas dijadwalkan akan berkunjung langsung ke Kalimantan Timur (Kaltim) pada 10 Februari mendatang untuk melakukan verifikasi faktual di lapangan, termasuk mengecek kondisi dermaga dan SPBB.

Sementara itu, pihak Orgamu dan DPRD Kubar berencana melanjutkan upaya mereka dengan mendatangi Pertamina untuk menyampaikan aspirasi serupa, berharap agar keran distribusi solar subsidi segera dibuka demi menekan inflasi harga barang di wilayah hulu Mahakam.

(Sf/Lo)