Tanjung Redeb - Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Berau merencanakan penyaluran bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 112 unit yang akan dilaksanakan di 2026.

Program bantuan ini juga terkait dengan rencana relokasi warga korban banjir besar yang melanda Berau pada 2025.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Berau, Mulyadi menjelaskan bantuan RTLH ini akan menyasar 10 kampung.

"Kecamatan Talisayan menjadi wilayah penerima bantuan terbanyak, yakni sekitar 40,17 persen atau 45 unit," kata Mulyadi.

Ia menjelaskan relokasi dilakukan secara bertahap karena memerlukan perencanaan matang dan koordinasi lintas sektor agar seluruh fasilitas pendukung tersedia.

"Untuk Kampung Long Ayap, kemarin kami sudah mengadakan pertemuan dengan Bidang Aset BPKAD dan pada tanggal 26 kemarin kami turun langsung ke lapangan. Di situ kami mendapatkan adanya pelebaran dari kawasan relokasi, sehingga kami akan menyatukan kembali dan membuat master plan," ujarnya.

Dia menekankan penyusunan peta master plan bersama Bidang Aset sangat penting agar relokasi tidak hanya membangun rumah, tetapi juga memastikan tersedianya sekolah, lapangan olahraga, air bersih dan listrik.

"Relokasi itu jangan hanya berpikir tempat rumahnya saja, tetapi juga memikirkan sekolah, lapangan olahraga, air bersih dan listrik. Kalau terlalu berjauhan, itu akan mempersulit penyelesaian air bersih dan listrik," jelasnya.

Dari 76 unit relokasi yang diajukan, saat ini 37 unit telah disetujui, sementara 39 unit lainnya masih menunggu kemungkinan pendanaan melalui anggaran belanja tambahan, sehingga seluruh proses relokasi dapat selesai pada 2026.

"Karena ini satu paket, kami berharap ini bisa diakomodir di anggaran belanja tambahan sehingga di 2026 ini kami dapat menyelesaikan segala sesuatunya yang terkait dengan relokasi," tambahnya.

Mulyadi menegaskan relokasi warga korban banjir membutuhkan kajian menyeluruh dan beberapa tahapan perencanaan.

"Karena perhatian bukan hanya pada rumah, tetapi juga kesiapan sarana dan prasarana pendukung, agar masyarakat dapat menempati hunian yang aman, layak dan nyaman," tandasnya.(Adv)

(Sf/Lo)