Samarinda - Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda, Asli Nuryadin menyebutkan bahwa untuk menjalankan sekolah rakyat di Samarinda, sementara ini akan dilakukan kerja sama dengan Yayasan Melati selagi menunggu gedung sekolah terbangun. 

Sebanyak 100 calon siswa Sekolah Rakyat nantinya akan ditampung sementara di Yayasan Melati sebagai langkah awal percepatan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. 

Sementara itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda bergerak cepat menyiapkan segala kebutuhan agar program pendidikan untuk masyarakat miskin ini bisa berjalan tepat waktu.

“Kerjasamanya saya kira sewa nanti akan dibicarakan lebih lanjut, harapannya perjuli nanti sudah ada 100 orang,” ujar Asli. 

Lebih lanjut ia menjelaskan, Sekolah Rakyat ini dirancang untuk menunjang pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera dan akan berdiri di Kecamatan Palaran. 

Samarinda menjadi salah satu daerah prioritas pembangunan sekolah ini, dengan dukungan dana sebesar Rp280 miliar dari pemerintah pusat.

Untuk lokasi permanen, Pemkot telah menyiapkan lahan seluas 7 hektare di eks kawasan SKOI yang satu wilayah dengan Tadion Palaran. 

Lahan tersebut sebelumnya sudah ditangani Dinas PUPR dan kini siap dimanfaatkan. Pembangunan fisik sekolah dijadwalkan mulai Juli 2025, bertepatan dengan dimulainya proses belajar-mengajar.

Sekolah Rakyat juga akan disinergikan dengan konsep Sekolah Menengah Pendidikan Dasar (SMPD), yang memiliki tiga poin utama dalam pengembangannya. 

Uniknya, sistem pembelajaran akan menggunakan bahasa Inggris secara penuh, dengan tenaga pengajar direkrut secara independen oleh Yayasan Mentari Kasih, mitra pendidikan yang terafiliasi dengan program Cambridge.

Asli menegaskan bahwa sekolah ini tidak akan memungut biaya apa pun. 

“Operasional dan gaji guru ditanggung oleh Kementerian Sosial. Tapi kalau dalam pelaksanaannya perlu percepatan, Pemkot siap menanggung terlebih dahulu,” jelasnya.

Kemudian, ia mengungkapkan bahwa Penandatanganan kesepakatan nasional antara kepala daerah dan Presiden dijadwalkan pada 21 April 2025 mendatang. 

"Pembangunanya mungkin Juli nanti tapi dalam perkembangannya karena satgas bersama itu harus lapor ke Pak Presiden jadi kita tanggal 21-25 ada pertemuan," pungkasnya. 

(Sf/Rs)