Samarinda– Pemerintah Kota Samarinda menyiapkan strategi untuk kembali menggeliatkan aktivitas perdagangan di Pasar Pagi dengan menggelar event setiap bulan. 

Namun, kegiatan tersebut tidak serta-merta membuka ruang bagi pedagang dari luar, sebab Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Samarinda ingin manfaat keramaian lebih dulu dirasakan pedagang yang berjualan di dalam pasar.

Kepala Disdag Kota Samarinda, Nurrahmani, mengatakan rencana event bulanan tersebut telah dibicarakan bersama pengelola Pasar Pagi.

Menurutnya, kegiatan nantinya dapat digelar di halaman atau area luar gedung agar tidak menutup akses maupun lapak pedagang yang berada di dalam.

“Iya, saya sudah bicarakan dengan pengelola. Bahkan selama ini pengelola menyatakan bahwa sebulan sekali kita lakukan,” ujar Nurrahmani.

Selain event bulanan, Disdag juga menyiapkan pasar murah. 

Namun, kegiatan tersebut tidak akan digelar setiap bulan karena mempertimbangkan kondisi pedagang.

Nurrahmani menyebut pasar murah direncanakan berlangsung sekitar tiga sampai empat kali dalam setahun.

“Kalau pasar murah kita paling tiga sampai empat kali setahun, karena kasihan kalau orang disuruh jual murah terus. Kan ada event-nya,” katanya.

Untuk konsep event, Disdag masih akan melakukan pembahasan lebih lanjut.

Pemerintah berencana menggelar forum diskusi kelompok atau FGD dengan melibatkan sejumlah pihak, termasuk event organizer (EO).

Pembahasan tersebut diperlukan untuk menentukan bentuk kegiatan yang mampu menarik masyarakat datang ke Pasar Pagi tanpa mengganggu aktivitas pedagang.

Nurrahmani menegaskan pihak luar belum menjadi prioritas untuk berjualan dalam event yang digelar di kawasan tersebut.

“Enggak, kami minta tetap orang pasar dalam,” tegasnya.

Ia mengatakan kegiatan dari pihak luar masih memungkinkan apabila tidak mengambil ruang jualan pedagang. 

Misalnya, lomba atau kegiatan yang sifatnya menarik masyarakat datang ke pasar.

Namun, apabila kegiatan tersebut berupa aktivitas jual beli, pedagang yang berada di dalam Pasar Pagi harus diprioritaskan.

“Kalau event-nya luar misalnya lomba melukis, boleh lah, tapi yang berdampak pedagang di dalam. Tapi kalau untuk jualan, kita minta pedagang di dalam,” jelasnya.

Hal serupa berlaku untuk pasar murah. Disdag tidak ingin komoditas yang dijual pemerintah justru mengambil pasar pedagang yang sudah berada di dalam gedung.

Nurrahmani mengatakan barang yang dijual dalam pasar murah nantinya akan disesuaikan dengan komoditas yang tersedia di dalam pasar.

Jika pedagang sudah menjual beras SPHP, misalnya, pemerintah tidak akan menghadirkan beras SPHP dari pihak luar. Begitu pula dengan komoditas Minyakita.

“Kalau dia ada, kami tidak boleh. Dia ada jual Minyakita enggak? Kami enggak boleh,” ujarnya.

Menurutnya, barang yang dijual dalam kegiatan pasar murah harus berbeda dengan komoditas yang tersedia di dalam pasar. 

Tujuannya untuk menarik masyarakat datang tanpa membuat pedagang Pasar Pagi kehilangan pembeli.

“Jadi barang pun kalau kita jual yang tidak ada di dalam, untuk menarik orang datang,” katanya.

Konsep tersebut juga menjadi alasan Disdag tidak langsung memberikan ruang bagi event jual beli dari pihak luar, termasuk kegiatan thrifting.

Nurrahmani mengatakan kegiatan yang menggunakan area tertentu di dalam gedung berpotensi menutup aktivitas pedagang lain.

Karena itu, apabila event ingin digelar, pemerintah lebih mengarahkan kegiatan berlangsung di area luar atau ruang terbuka yang tidak menutup lapak pedagang.

“Jangan di depan pedagang, nanti tertutup perdagangan orang, kan orang marah,” ungkapnya.

Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Iswandi, menilai rencana menghidupkan kembali Pasar Pagi melalui event harus dibahas bersama seluruh pihak.

Menurutnya, pedagang tidak boleh hanya menjadi penerima kebijakan. Mereka harus dilibatkan sejak penyusunan konsep kegiatan.

“Makanya nanti memang harus kalau kumpul itu, ada dari pedagang juga, pasti ada sumbang saran mereka,” ujar Iswandi.

Selain pedagang, ia meminta pemerintah melibatkan praktisi, akademisi dan penggiat ekonomi kreatif.

Menurutnya, masukan dari berbagai pihak diperlukan agar kegiatan yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan Pasar Pagi.

“Semua harus dilibatkan, harus disepakati,” katanya.

Iswandi mengingatkan pemerintah agar upaya rebranding Pasar Pagi tidak justru memunculkan persoalan baru bagi pedagang.

“Jangan sampai lagi kita ingin rebranding atau kita ingin merubah sesuatu menjadi masalah baru lagi,” tuturnya.

Rencana aktivasi ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Samarinda mengatasi persoalan Pasar Pagi yang masih menghadapi tantangan keterisian dan keramaian pengunjung. 

Sebelumnya, Disdag mencatat sekitar 1.500 dari 2.500 kios yang telah dialokasikan masih belum ditempati, dengan batas waktu pengisian hingga akhir Agustus 2026.

Dengan event bulanan dan pasar murah, pemerintah berharap keramaian yang tercipta tidak berhenti pada jumlah pengunjung, tetapi berujung pada peningkatan aktivitas jual beli pedagang di dalam Pasar Pagi.

(Sf/Rs)