Balikpapan – Sejumlah persoalan yang disuarakan mahasiswa dalam aksi Aliansi Balikpapan Bergerak mendapat respons dari Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan. 

Mulai dari minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU), kekurangan guru dan tenaga kesehatan, antrean BBM bersubsidi, hingga meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap kriminalitas menjadi perhatian pemerintah daerah.

Wakil Wali (Wawali) Kota Balikpapan, Bagus Susetyo menegaskan, pemkot terbuka terhadap kritik dan masukan yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, berbagai persoalan yang disorot telah menjadi bagian dari agenda kerja pemerintah dan sebagian sedang dalam proses penanganan.

“Masukan dari mahasiswa menjadi bagian dari pengawasan publik yang sangat kami hargai. Pemerintah terbuka untuk berdialog dan mencari solusi bersama,” ucap Bagus kepada awak media, Kamis (18/6/2026).

Salah satu isu yang mendapat sorotan adalah minimnya PJU di sejumlah kawasan yang dinilai rawan terhadap kecelakaan maupun tindak kriminalitas. Menanggapi hal tersebut, Bagus menjelaskan anggaran pembangunan dan penambahan PJU telah dialokasikan setiap tahun. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat beberapa wilayah yang membutuhkan tambahan penerangan.

“Karena itu, masyarakat dan mahasiswa dipersilakan melakukan pengecekan langsung kepada instansi terkait mengenai realisasi program tersebut,” terangnya.

Selain infrastruktur, mahasiswa juga menyoroti kekurangan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan yang masih terjadi di Balikpapan. Menurut Bagus, pemkot telah mengusulkan kebutuhan formasi guru, tenaga kesehatan dan dokter kepada pemerintah pusat melalui Pemprov Kaltim.

Namun, proses pemenuhan kebutuhan tersebut masih menunggu kebijakan pemerintah pusat terkait pembukaan formasi baru.

“Kebutuhan guru dan tenaga kesehatan memang masih ada. Usulan sudah kami sampaikan dan kami berharap segera ada kepastian agar proses rekrutmen bisa dilakukan,” ujarnya.

Di sektor pelayanan publik, antrean BBM bersubsidi juga menjadi perhatian mahasiswa. Pemkot terus berkoordinasi dengan Pertamina, pengelola SPBU dan instansi terkait untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM, khususnya solar subsidi yang banyak digunakan masyarakat dan pelaku usaha.

“Pemerintah juga akan melakukan evaluasi terhadap distribusi BBM tertentu bersama pihak Patra Niaga, guna mencari solusi atas keluhan masyarakat terkait keterbatasan layanan di sejumlah SPBU,” imbuhnya.

Sementara itu, terkait isu keamanan, wawali menilai kondisi ekonomi yang sedang menghadapi tantangan turut berpotensi memengaruhi situasi sosial di masyarakat. Penundaan sejumlah aktivitas pertambangan akibat belum terbitnya beberapa Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), disebut berdampak pada berkurangnya aktivitas produksi dan tenaga kerja.

Untuk mengantisipasi dampak sosial yang lebih luas, pemkot bersama forkopimda dan aparat keamanan akan meningkatkan pengawasan di lapangan.

Masyarakat juga didorong kembali mengaktifkan sistem keamanan lingkungan melalui ronda malam dan pendataan warga pendatang.

“Kami meminta peran aktif seluruh elemen masyarakat untuk menjaga lingkungan masing-masing. Keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Ia berharap dialog antara pemerintah dan mahasiswa tidak berhenti pada penyampaian tuntutan semata, tetapi juga menjadi sarana kolaborasi dalam mengawal penyelesaian berbagai persoalan publik di Kota Balikpapan.

(Sf/Lo)