Cari disini...
Politik
Tepis Isu Masuk Angin soal Hak Angket, Ketua PAN Kaltim: Saya Berani Sumpah
Ketua PAN Kaltim, Erwin memberikan klarifikasi perihal hak angket. (Foto: Maulana/Seputarfakta.com)
Samarinda - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Kalimantan Timur (Kaltim), Erwin Izharuddin secara tegas menepis isu yang menyebut fraksinya menarik dukungan terhadap pengguliran Hak Angket di DPRD Kaltim.
Menyusul rumor PAN masuk angin pasca-aksi besar-besaran, Erwin mengklarifikasi partainya tidak melakukan penarikan dukungan, melainkan sedang dalam tahap peninjauan dan konsolidasi internal.
Erwin menjelaskan perbedaan narasi di publik sering kali salah diartikan. Menurutnya, langkah PAN saat ini adalah untuk berdiskusi secara komprehensif di internal partai.
"Kita bukan menarik ya, tapi meninjau. Kita rembukan karena kita di dewan itu adalah fraksi gabungan bersama Nasdem, bukan fraksi sendiri. Kalau fraksi sendiri tentu lebih mudah memutuskan," ujar Erwin di Samarinda, Kamis (14/5/2026).
Ia menambahkan, Hak Angket pada dasarnya sudah memenuhi syarat dan tetap berjalan karena telah ditandatangani oleh 23 anggota dewan dari syarat minimal 10 orang. Oleh karena itu, prosesnya tidak bisa ditarik dan akan tetap bermuara di Rapat Paripurna.
Tujuan utama dari peninjauan ini adalah untuk menyatukan suara internal PAN. Saat ini, baru Sekretaris Fraksi PAN, Dahnurudin Demu yang menandatangani usulan angket, sementara tiga anggota dewan dari PAN lainnya belum.
"Besok kita akan diskusi. Jangan sampai ada yang dukung, ada yang enggak. Kita harus satu suara. Setelah di internal PAN bulat, baru kita koordinasikan dengan Nasdem sebagai rekan satu fraksi," tegasnya.
Menanggapi rumor di media sosial bahwa petinggi PAN telah dilobi atau menerima suap dari pihak-pihak tertentu terkait Hak Angket, Erwin memberikan bantahan keras. Ia menjamin independensi keputusannya.
"Aduh, isu masuk angin itu dikerok juga hilang. Insyaallah tidak ada yang seperti itu. Saya berani sumpah," katanya.
Ia menegaskan dirinya menjaga jarak dari segala bentuk intimidasi maupun iming-iming materi agar tetap objektif.
"Saya tidak pernah minta sumbangan, anggota dewan dari PAN juga tidak saya mintai. Satu sen pun jangan. Keputusan saya benar-benar objektif, bukan karena diintervensi pemerintah atau karena sudah nyumbang," lanjutnya.
Meskipun secara nasional PAN merupakan bagian dari koalisi pemerintahan, Erwin menegaskan sikap kritis tetap harus dikedepankan.
"Kita pendukung pemerintah, tapi kan tetap harus kritis. Kita harus melihat permasalahannya dari A sampai Z secara objektif," tambahnya.
Terkait adanya gerakan dari Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim yang turut mengawal isu ini, Erwin menilai hal tersebut sebagai bagian yang sah dalam alam demokrasi. Namun, ia menitipkan pesan kehati-hatian kepada para peserta aksi.
"Demokrasi memperbolehkan demonstrasi, yang penting jangan anarkis. Namun, saya berpesan agar hati-hati. Harus murni suara rakyat, jangan sampai ada oknum atau 'penumpang gelap' yang menunggangi. Nanti setelah kepentingan oknum itu tercapai, mereka hilang, malah kalian (masyarakat) yang babak belur," pungkasnya.
(Sf/Lo)
Cari disini...
Politik
Tepis Isu Masuk Angin soal Hak Angket, Ketua PAN Kaltim: Saya Berani Sumpah
Ketua PAN Kaltim, Erwin memberikan klarifikasi perihal hak angket. (Foto: Maulana/Seputarfakta.com)
Samarinda - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Kalimantan Timur (Kaltim), Erwin Izharuddin secara tegas menepis isu yang menyebut fraksinya menarik dukungan terhadap pengguliran Hak Angket di DPRD Kaltim.
Menyusul rumor PAN masuk angin pasca-aksi besar-besaran, Erwin mengklarifikasi partainya tidak melakukan penarikan dukungan, melainkan sedang dalam tahap peninjauan dan konsolidasi internal.
Erwin menjelaskan perbedaan narasi di publik sering kali salah diartikan. Menurutnya, langkah PAN saat ini adalah untuk berdiskusi secara komprehensif di internal partai.
"Kita bukan menarik ya, tapi meninjau. Kita rembukan karena kita di dewan itu adalah fraksi gabungan bersama Nasdem, bukan fraksi sendiri. Kalau fraksi sendiri tentu lebih mudah memutuskan," ujar Erwin di Samarinda, Kamis (14/5/2026).
Ia menambahkan, Hak Angket pada dasarnya sudah memenuhi syarat dan tetap berjalan karena telah ditandatangani oleh 23 anggota dewan dari syarat minimal 10 orang. Oleh karena itu, prosesnya tidak bisa ditarik dan akan tetap bermuara di Rapat Paripurna.
Tujuan utama dari peninjauan ini adalah untuk menyatukan suara internal PAN. Saat ini, baru Sekretaris Fraksi PAN, Dahnurudin Demu yang menandatangani usulan angket, sementara tiga anggota dewan dari PAN lainnya belum.
"Besok kita akan diskusi. Jangan sampai ada yang dukung, ada yang enggak. Kita harus satu suara. Setelah di internal PAN bulat, baru kita koordinasikan dengan Nasdem sebagai rekan satu fraksi," tegasnya.
Menanggapi rumor di media sosial bahwa petinggi PAN telah dilobi atau menerima suap dari pihak-pihak tertentu terkait Hak Angket, Erwin memberikan bantahan keras. Ia menjamin independensi keputusannya.
"Aduh, isu masuk angin itu dikerok juga hilang. Insyaallah tidak ada yang seperti itu. Saya berani sumpah," katanya.
Ia menegaskan dirinya menjaga jarak dari segala bentuk intimidasi maupun iming-iming materi agar tetap objektif.
"Saya tidak pernah minta sumbangan, anggota dewan dari PAN juga tidak saya mintai. Satu sen pun jangan. Keputusan saya benar-benar objektif, bukan karena diintervensi pemerintah atau karena sudah nyumbang," lanjutnya.
Meskipun secara nasional PAN merupakan bagian dari koalisi pemerintahan, Erwin menegaskan sikap kritis tetap harus dikedepankan.
"Kita pendukung pemerintah, tapi kan tetap harus kritis. Kita harus melihat permasalahannya dari A sampai Z secara objektif," tambahnya.
Terkait adanya gerakan dari Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim yang turut mengawal isu ini, Erwin menilai hal tersebut sebagai bagian yang sah dalam alam demokrasi. Namun, ia menitipkan pesan kehati-hatian kepada para peserta aksi.
"Demokrasi memperbolehkan demonstrasi, yang penting jangan anarkis. Namun, saya berpesan agar hati-hati. Harus murni suara rakyat, jangan sampai ada oknum atau 'penumpang gelap' yang menunggangi. Nanti setelah kepentingan oknum itu tercapai, mereka hilang, malah kalian (masyarakat) yang babak belur," pungkasnya.
(Sf/Lo)