Seputar Fakta

    Politik

    Setoran Pajak Kurang Rp514 Triliun, Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim Minta Pemerintah Tak Bebani Rakyat

    Penulis:Sherly Maylinda Putri|Redaktur:Lodya A
    17 November 2026 pukul 19:16 WITA

    Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra. (Foto: Sherly Maylinda Putri/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, meminta pemerintah tidak lagi membebani rakyat untuk menutup kekurangan penerimaan pajak senilai Rp514 triliun hingga akhir 2026, Minggu (15/11/2026).

    Pernyataan itu menanggapi ajakan Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, yang meminta dukungan masyarakat untuk mengejar kekurangan penerimaan pajak.

    Menurut Nurhadi, pemerintah seharusnya tidak terus menjadikan masyarakat sebagai tumpuan menutup kekurangan pendapatan negara. Kondisi ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih, sementara berbagai aktivitas dan kebutuhan sehari-hari sudah dibebani pajak.

    "Kalau negara ingin menambah pendapatan, salah satu cara paling mudah memang memungut pajak dari masyarakat. Tetapi, negara yang memiliki kemampuan ekonomi seharusnya tidak terus menambah beban rakyat ketika kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja," ujar Nurhadi.

    Ia juga mempertanyakan manfaat pajak yang dirasakan masyarakat. Kewajiban membayar pajak harus diimbangi dengan pembangunan dan pelayanan publik yang nyata.

    "Jangan sampai masyarakat terus diminta taat membayar pajak, sementara manfaat yang kembali kepada mereka sangat minim," tegasnya.

    Selain itu, Nurhadi menyoroti belanja pemerintah pusat yang perlu dievaluasi. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai perlu perencanaan, kajian dan pengawasan yang jelas.

    "Kalau negara sedang kekurangan uang, seharusnya belanjanya juga dikendalikan. Jangan sampai pengeluaran terus berjalan, tetapi masyarakat yang justru diminta menanggung kekurangannya," katanya.

    Nurhadi menyebut persoalan itu berdampak pada keuangan daerah. Keterbatasan anggaran dari pusat dapat mendorong daerah mencari pendapatan tambahan melalui pajak dan retribusi.

    Hal itu menjadi perhatian Komisi II DPRD Kaltim yang sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah, termasuk rencana penyesuaian tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)⁠ dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)⁠. Pembahasan tersebut masih pro dan kontra.

    "Kami masih pro dan kontra. Dari DPRD sendiri ada yang menginginkan agar pajak, khususnya pajak bahan bakar dan bea balik nama kendaraan tetap minimal dan tidak dinaikkan. Sebab, dampaknya pasti akan kembali dirasakan masyarakat," pungkasnya.

    (Sf/Lo)

    Politik

    Setoran Pajak Kurang Rp514 Triliun, Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim Minta Pemerintah Tak Bebani Rakyat

    Penulis:Sherly Maylinda Putri|Redaktur:Lodya A
    17 November 2026 pukul 19:16 WITA

    Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra. (Foto: Sherly Maylinda Putri/Seputarfakta.com)

    Samarinda - Sekretaris Komisi II DPRD Kaltim, Nurhadi Saputra, meminta pemerintah tidak lagi membebani rakyat untuk menutup kekurangan penerimaan pajak senilai Rp514 triliun hingga akhir 2026, Minggu (15/11/2026).

    Pernyataan itu menanggapi ajakan Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, yang meminta dukungan masyarakat untuk mengejar kekurangan penerimaan pajak.

    Menurut Nurhadi, pemerintah seharusnya tidak terus menjadikan masyarakat sebagai tumpuan menutup kekurangan pendapatan negara. Kondisi ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih, sementara berbagai aktivitas dan kebutuhan sehari-hari sudah dibebani pajak.

    "Kalau negara ingin menambah pendapatan, salah satu cara paling mudah memang memungut pajak dari masyarakat. Tetapi, negara yang memiliki kemampuan ekonomi seharusnya tidak terus menambah beban rakyat ketika kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja," ujar Nurhadi.

    Ia juga mempertanyakan manfaat pajak yang dirasakan masyarakat. Kewajiban membayar pajak harus diimbangi dengan pembangunan dan pelayanan publik yang nyata.

    "Jangan sampai masyarakat terus diminta taat membayar pajak, sementara manfaat yang kembali kepada mereka sangat minim," tegasnya.

    Selain itu, Nurhadi menyoroti belanja pemerintah pusat yang perlu dievaluasi. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai perlu perencanaan, kajian dan pengawasan yang jelas.

    "Kalau negara sedang kekurangan uang, seharusnya belanjanya juga dikendalikan. Jangan sampai pengeluaran terus berjalan, tetapi masyarakat yang justru diminta menanggung kekurangannya," katanya.

    Nurhadi menyebut persoalan itu berdampak pada keuangan daerah. Keterbatasan anggaran dari pusat dapat mendorong daerah mencari pendapatan tambahan melalui pajak dan retribusi.

    Hal itu menjadi perhatian Komisi II DPRD Kaltim yang sedang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah, termasuk rencana penyesuaian tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)⁠ dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)⁠. Pembahasan tersebut masih pro dan kontra.

    "Kami masih pro dan kontra. Dari DPRD sendiri ada yang menginginkan agar pajak, khususnya pajak bahan bakar dan bea balik nama kendaraan tetap minimal dan tidak dinaikkan. Sebab, dampaknya pasti akan kembali dirasakan masyarakat," pungkasnya.

    (Sf/Lo)