Politik
Ketua DPR RI, Puan Maharani. (Tangkapan layar YouTube TV Parlemen)
Penajam - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan ini mengakhiri perjalanan legislasi yang telah bergulir selama 18 tahun. Keputusan diambil melalui Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani setelah Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan.
Puan kemudian meminta persetujuan setiap fraksi dan seluruh anggota dewan atas pengesahan rancangan undang-undang tersebut. Seluruh fraksi menyatakan setuju sehingga RUU Perampasan Aset resmi disahkan menjadi undang-undang.
Puan mengatakan pengesahan dilakukan melalui proses pembahasan yang mengedepankan partisipasi publik bermakna. DPR juga melakukan penelitian dan evaluasi untuk memastikan pengaturan di dalamnya tidak tumpang tindih dengan peraturan lain, termasuk KUHP dan KUHAP.
"Keputusan ini bukan semata-mata karena desakan pihak tertentu, melainkan hasil proses legislasi yang telah dijalankan," ujarnya dalam rapat yang disiarkan melalui kanal YouTube TV Parlemen.
"Semoga ini bermanfaat dan berguna bagi bangsa dan negara. Khususnya, tujuan awal yang sudah disampaikan, tidak ada lagi keterkaitan atau maksud-maksud lain dari yang diinginkan kita semua atau masyarakat," lanjutnya.
Sebelumnya, Habiburokhman menjelaskan RUU Perampasan Aset telah menjadi penantian selama 18 tahun. Komisi III DPR RI mulai mengintensifkan pembahasannya sejak Agustus 2025 hingga akhirnya dibawa ke pengambilan keputusan tingkat kedua dalam rapat paripurna.
Ia menyebut perubahan paradigma penegakan hukum menjadi salah satu dasar pentingnya regulasi tersebut. Perampasan aset diarahkan tidak hanya untuk mengejar pemidanaan pelaku, tetapi juga memulihkan aset negara dan kerugian korban tindak pidana.
Dalam laporan pembahasan, Habiburokhman memaparkan Komisi III telah menyelenggarakan sedikitnya 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU). Forum tersebut melibatkan pakar, akademisi, organisasi masyarakat, mahasiswa, serta berbagai unsur masyarakat lainnya.
"Komisi III juga melakukan kunjungan kerja spesifik dan reses bertema perampasan aset ke 15 provinsi. Sebanyak 46 anggota Komisi III turut melakukan kunjungan ke daerah pemilihan masing-masing untuk menyosialisasikan pembentukan regulasi tersebut," kata Habiburokhman.
Pembahasan juga menghasilkan perubahan judul rancangan undang-undang. Dari sebelumnya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana menjadi RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, setelah menerima masukan masyarakat sipil.
Salah satu materi penting yang diatur ialah mekanisme perampasan aset tanpa bergantung pada putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction based asset forfeiture. Mekanisme ini tetap melalui proses hukum dan pemeriksaan pengadilan.
Ruang lingkup tindak pidana yang dibahas mencakup korupsi dan berbagai kejahatan lainnya, termasuk narkotika dan paikotropika, tindak pidana terorisme, tindak pidana penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, penipuan serta penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas, seperti investasi bodong,
Habiburokhman juga menegaskan pengaturan perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku. Sanksi pidana tetap berlaku, termasuk ancaman pidana mati bagi tindak pidana tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(Sf/Rs)
Cari disini...
Politik

Ketua DPR RI, Puan Maharani. (Tangkapan layar YouTube TV Parlemen)
Penajam - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan ini mengakhiri perjalanan legislasi yang telah bergulir selama 18 tahun. Keputusan diambil melalui Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani setelah Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menyampaikan laporan hasil pembahasan.
Puan kemudian meminta persetujuan setiap fraksi dan seluruh anggota dewan atas pengesahan rancangan undang-undang tersebut. Seluruh fraksi menyatakan setuju sehingga RUU Perampasan Aset resmi disahkan menjadi undang-undang.
Puan mengatakan pengesahan dilakukan melalui proses pembahasan yang mengedepankan partisipasi publik bermakna. DPR juga melakukan penelitian dan evaluasi untuk memastikan pengaturan di dalamnya tidak tumpang tindih dengan peraturan lain, termasuk KUHP dan KUHAP.
"Keputusan ini bukan semata-mata karena desakan pihak tertentu, melainkan hasil proses legislasi yang telah dijalankan," ujarnya dalam rapat yang disiarkan melalui kanal YouTube TV Parlemen.
"Semoga ini bermanfaat dan berguna bagi bangsa dan negara. Khususnya, tujuan awal yang sudah disampaikan, tidak ada lagi keterkaitan atau maksud-maksud lain dari yang diinginkan kita semua atau masyarakat," lanjutnya.
Sebelumnya, Habiburokhman menjelaskan RUU Perampasan Aset telah menjadi penantian selama 18 tahun. Komisi III DPR RI mulai mengintensifkan pembahasannya sejak Agustus 2025 hingga akhirnya dibawa ke pengambilan keputusan tingkat kedua dalam rapat paripurna.
Ia menyebut perubahan paradigma penegakan hukum menjadi salah satu dasar pentingnya regulasi tersebut. Perampasan aset diarahkan tidak hanya untuk mengejar pemidanaan pelaku, tetapi juga memulihkan aset negara dan kerugian korban tindak pidana.
Dalam laporan pembahasan, Habiburokhman memaparkan Komisi III telah menyelenggarakan sedikitnya 87 kegiatan rapat dengar pendapat (RDP) dan rapat dengar pendapat umum (RDPU). Forum tersebut melibatkan pakar, akademisi, organisasi masyarakat, mahasiswa, serta berbagai unsur masyarakat lainnya.
"Komisi III juga melakukan kunjungan kerja spesifik dan reses bertema perampasan aset ke 15 provinsi. Sebanyak 46 anggota Komisi III turut melakukan kunjungan ke daerah pemilihan masing-masing untuk menyosialisasikan pembentukan regulasi tersebut," kata Habiburokhman.
Pembahasan juga menghasilkan perubahan judul rancangan undang-undang. Dari sebelumnya RUU Perampasan Aset Tindak Pidana menjadi RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, setelah menerima masukan masyarakat sipil.
Salah satu materi penting yang diatur ialah mekanisme perampasan aset tanpa bergantung pada putusan pidana terhadap pelaku atau non-conviction based asset forfeiture. Mekanisme ini tetap melalui proses hukum dan pemeriksaan pengadilan.
Ruang lingkup tindak pidana yang dibahas mencakup korupsi dan berbagai kejahatan lainnya, termasuk narkotika dan paikotropika, tindak pidana terorisme, tindak pidana penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, penipuan serta penggelapan melalui teknologi informasi yang berdampak luas, seperti investasi bodong,
Habiburokhman juga menegaskan pengaturan perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana terhadap pelaku. Sanksi pidana tetap berlaku, termasuk ancaman pidana mati bagi tindak pidana tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(Sf/Rs)