Politik
Sebanyak 120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat, Jalan Pemakzulan Gibran Dimulai
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, memimpin pertemuan pimpinan DPR RI menerima anggota pengusul HMP. (Foto: Tangkapan Layar TVR Parlemen)
Samarinda - Gedung parlemen kembali memanas. Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang selama ini ramai diperbincangkan di ruang publik, kini resmi masuk ke meja DPR RI.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi secara resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait dugaan Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres.
Melalui Kanal YouTube TVR Parlemen, usulan itu diterima langsung oleh pimpinan DPR dalam sebuah pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Saan menegaskan, jumlah pengusul sudah jauh melampaui syarat minimal yang ditetapkan, yakni hanya 25 anggota DPR.
"Total 120 anggota dari 8 fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," kata Saan usai pertemuan tersebut.
Jumlah yang mencapai 120 orang ini menunjukkan bahwa isu tersebut bukan lagi sekadar wacana segelintir anggota. Dukungan lintas fraksi membuat pengajuan HMP ini menjadi salah satu langkah politik paling serius terhadap Wapres Gibran sejauh ini.
Adapun rincian pengusulnya berasal dari Fraksi PKS sebanyak 28 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, Demokrat 18 anggota, PDI Perjuangan 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, dan PAN 1 anggota.
Pengajuan HMP ini mengacu pada Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3. Dalam aturan tersebut, DPR memiliki hak untuk menyatakan pendapat mengenai dugaan Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden.
Rencananya, usulan HMP tersebut akan dibacakan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026). Rapat paripurna itu akan menjadi penentu awal, apakah usulan ini akan berlanjut ke tahap berikutnya atau berhenti di tengah jalan.
Namun, perlu dicatat, jalan menuju pemakzulan masih sangat panjang dan berlapis. HMP bukanlah vonis akhir.
Jika HMP disetujui dalam rapat paripurna, pendapat DPR tersebut masih harus diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). MK-lah yang akan menilai apakah pendapat DPR tersebut terbukti secara hukum atau tidak.
Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, barulah DPR bisa meneruskan usulan pemberhentian ke MPR untuk diputuskan dalam sidang paripurna MPR.
Dengan kata lain, proses ini masih membutuhkan waktu panjang, perdebatan politik, hingga pertimbangan hukum yang ketat.
Pengajuan HMP ini juga tidak lepas dari dinamika politik yang berkembang dalam beberapa hari terakhir, termasuk kabar niat Gibran mengundurkan diri yang sempat mengemuka ke publik.
Kini, semua mata tertuju ke rapat paripurna DPR besok. Apakah 120 suara itu akan cukup kuat untuk menggulirkan proses politik terbesar terhadap seorang wakil presiden dalam sejarah reformasi, atau justru meredup setelah masuk ke pembahasan formal.
(Sf/Rs)
Cari disini...
Politik
Sebanyak 120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat, Jalan Pemakzulan Gibran Dimulai
Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, memimpin pertemuan pimpinan DPR RI menerima anggota pengusul HMP. (Foto: Tangkapan Layar TVR Parlemen)
Samarinda - Gedung parlemen kembali memanas. Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang selama ini ramai diperbincangkan di ruang publik, kini resmi masuk ke meja DPR RI.
Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi secara resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait dugaan Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres.
Melalui Kanal YouTube TVR Parlemen, usulan itu diterima langsung oleh pimpinan DPR dalam sebuah pertemuan yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Saan Mustopa, di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Saan menegaskan, jumlah pengusul sudah jauh melampaui syarat minimal yang ditetapkan, yakni hanya 25 anggota DPR.
"Total 120 anggota dari 8 fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," kata Saan usai pertemuan tersebut.
Jumlah yang mencapai 120 orang ini menunjukkan bahwa isu tersebut bukan lagi sekadar wacana segelintir anggota. Dukungan lintas fraksi membuat pengajuan HMP ini menjadi salah satu langkah politik paling serius terhadap Wapres Gibran sejauh ini.
Adapun rincian pengusulnya berasal dari Fraksi PKS sebanyak 28 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, Demokrat 18 anggota, PDI Perjuangan 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, dan PAN 1 anggota.
Pengajuan HMP ini mengacu pada Pasal 79 ayat (4) huruf c Undang-Undang MD3. Dalam aturan tersebut, DPR memiliki hak untuk menyatakan pendapat mengenai dugaan Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden.
Rencananya, usulan HMP tersebut akan dibacakan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026). Rapat paripurna itu akan menjadi penentu awal, apakah usulan ini akan berlanjut ke tahap berikutnya atau berhenti di tengah jalan.
Namun, perlu dicatat, jalan menuju pemakzulan masih sangat panjang dan berlapis. HMP bukanlah vonis akhir.
Jika HMP disetujui dalam rapat paripurna, pendapat DPR tersebut masih harus diuji di Mahkamah Konstitusi (MK). MK-lah yang akan menilai apakah pendapat DPR tersebut terbukti secara hukum atau tidak.
Apabila MK menyatakan pendapat DPR terbukti, barulah DPR bisa meneruskan usulan pemberhentian ke MPR untuk diputuskan dalam sidang paripurna MPR.
Dengan kata lain, proses ini masih membutuhkan waktu panjang, perdebatan politik, hingga pertimbangan hukum yang ketat.
Pengajuan HMP ini juga tidak lepas dari dinamika politik yang berkembang dalam beberapa hari terakhir, termasuk kabar niat Gibran mengundurkan diri yang sempat mengemuka ke publik.
Kini, semua mata tertuju ke rapat paripurna DPR besok. Apakah 120 suara itu akan cukup kuat untuk menggulirkan proses politik terbesar terhadap seorang wakil presiden dalam sejarah reformasi, atau justru meredup setelah masuk ke pembahasan formal.
(Sf/Rs)