Samarinda - Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin, melontarkan tuntutan keras dalam rapat kerja bersama Kapolri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Politisi PDI Perjuangan dari Dapil Kalimantan Timur (Kaltim) itu meminta empat tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dijerat dengan pasal makar dan dijatuhi hukuman mati.

Tuntutan tersebut disampaikan Safaruddin dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, yang membahas perkembangan penanganan perkara penyadapan ilegal, akses ilegal dan penghapusan data elektronik.

"Makar dengan hukuman, saya minta itu di Pasal 191 KUHP, makar diancam hukuman pidana mati. Saya minta empatnya itu dikenakan pidana mati," tegas Safaruddin.

Menurut Safaruddin, ancaman hukuman maksimal layak dijatuhkan karena perkara tersebut menyangkut penyalahgunaan kewenangan dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Selain tuntutan hukuman mati, Safaruddin juga mendesak agar penanganan perkara dimulai dari pimpinan. Ia meminta mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo yang telah ditetapkan sebagai tersangka, lebih dulu diproses melalui sidang kode etik sebelum proses terhadap pihak lain dilanjutkan.

"Komandannya dulu ditumbangkan, baru yang lain-lain. Kepalanya dulu. Pak Sigit kan sering bilang kalau membersihkan itu dari kepalanya. Ya sudah, kepalanya dulu disidangkan kode etik," ujarnya.

Pernyataan Safaruddin menjadi salah satu sorotan dalam rapat tersebut. Kasus dugaan penyadapan ilegal kini menjadi perhatian serius DPR dan Polri seiring bergulirnya proses hukum terhadap para tersangka.

(Sf/Lo)