Samarinda – Menyusutnya ruang fiskal Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda akibat kebijakan pemerintah pusat menjadi perhatian DPRD Kota Samarinda dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.

Kondisi tersebut dinilai menuntut pemerintah melakukan mitigasi anggaran dengan memprioritaskan pembiayaan pada sektor pelayanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, serta lebih selektif terhadap proyek pembangunan yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat.

Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Abdul Rohim, mengatakan pembahasan APBD 2027 telah memasuki tahapan awal bersamaan dengan penyusunan berbagai dokumen perencanaan daerah, mulai dari Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban APBD hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Menurutnya, seluruh dokumen tersebut akan menjadi dasar bagi DPRD untuk melihat kondisi riil keuangan daerah sekaligus menentukan arah kebijakan pembangunan tahun depan.

“Mulai Juni ini kita memasuki proses pembahasan APBD 2027. Hari ini juga diserahkan Raperda Pertanggungjawaban APBD, sementara RKPD masih dalam proses penyusunan. Dari seluruh dokumen itu nanti akan terlihat kondisi eksisting Kota Samarinda,” ujar Rohim, Kamis (25/6/2026).

Ia menjelaskan, ketika Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun, pemerintah masih menggunakan asumsi ruang fiskal yang relatif baik.

Namun, perubahan kebijakan pemerintah pusat membuat kemampuan keuangan daerah mengalami penyempitan sehingga diperlukan penyesuaian terhadap program pembangunan.

Karena itu, DPRD telah mendorong pemerintah kota melakukan mitigasi anggaran agar belanja daerah tetap efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Dengan ruang fiskal yang sekarang menyempit, tentu harus ada mitigasi. Intinya, program yang berkaitan dengan layanan dasar harus menjadi prioritas. Kalau pun ada pembangunan fisik, harus benar-benar mendukung pelayanan dasar itu sendiri,” katanya.

Abdul Rohim menyebut sektor pendidikan dan kesehatan menjadi fokus utama dalam penyusunan APBD 2027. Menurutnya, pembangunan infrastruktur tetap dapat dilakukan sepanjang memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan kualitas layanan publik, seperti pembangunan fasilitas pendidikan maupun sarana kesehatan.

Ia menilai langkah tersebut penting agar keterbatasan anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

DPRD pun memastikan akan mengawal pembahasan APBD 2027 secara cermat agar setiap alokasi anggaran benar-benar memberikan manfaat nyata dan selaras dengan kebutuhan prioritas daerah di tengah kondisi fiskal yang semakin terbatas.

(Sf/Rs)