Samarinda - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Samarinda 2024, dinamika politik identitas kembali menjadi sorotan. Isu kesukuan dan agama yang kerap memicu diskriminasi dan serangan antargolongan, tampaknya masih menjadi pertimbangan utama bagi sebagian pemilih di kota ini.

Survey terbaru dari LSI Denny JA menunjukkan bahwa 35,5 persen masyarakat Samarinda cenderung memilih kandidat yang memiliki kesamaan agama. Angka ini menunjukkan dominasi preferensi berbasis agama yang mengungguli faktor pandangan politik, yang hanya mendapat perhatian sebesar 23,9 persen.

"Kecenderungan ini telah menjadi pola yang konsisten dari tahun ke tahun," ujar Fadli Fakhri Fauzan, peneliti dari LSI Denny JA. "Ini menandakan bahwa isu agama masih menjadi faktor penting dalam politik lokal Samarinda," lanjutnya.

Namun, dalam konteks kesukuan, Samarinda yang dikenal sebagai kota heterogen dengan beragam suku, tampaknya tidak terlalu mempermasalahkan latar belakang suku kandidat. "Hanya 2 persen responden yang menganggap kesukuan sebagai faktor penting," ujar Fadli.

Hal ini berbanding terbalik dengan isu kepemimpinan putra daerah. Wali Kota Samarinda saat ini, Andi Harun, yang berasal dari Bone, Sulawesi Selatan, tampaknya tidak menjadi penghalang bagi 16,5 persen masyarakat yang menganggapnya sebagai putra daerah karena telah lama tinggal di Samarinda.

Lebih jauh lagi, 94,1 persen masyarakat Samarinda menyatakan bahwa asal-usul daerah bukanlah faktor utama, melainkan kemampuan dan kinerja kandidat dalam menjalankan tugasnya.

Di tengah potensi polarisasi yang dapat timbul dari perbedaan pilihan politik, Ketua MUI Kaltim, KH Muhammad Rasyid, mengingatkan pentingnya kebijaksanaan dalam menyikapi perbedaan tersebut. "Kita harus mewaspadai agar perbedaan pilihan tidak berujung pada perselisihan antar umat," pesannya.

Dengan Pilkada yang semakin dekat, Samarinda dihadapkan pada tantangan untuk memilih pemimpin yang dapat mengatasi perbedaan dan mempersatukan keberagaman yang ada. 

(Sf/Rs)