Samarinda - Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik akan beri peringatan tertulis kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim. 

Kartu merah yang diberikan itu, menjadi teguran atas ketidakmampuan Dinkes Kaltim dalam menurunkan angka stunting. Kini angka stunting di angka 22,9 persen, hanya turun satu persen dari tahun sebelumnya, yakni 23,9 persen.

Akmal Malik menyadari permasalahan stunting bukanlah hal yang bisa diatasi oleh satu instansi saja, melainkan harus ada uluran tangan lainnya. Namun ia menitikberatkan kepada sebuah kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah, terutama berhubungan dengan prioritas anggaran. 

Saat pelaksanaan agenda pencanangan pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting di Kaltim yang berlangsung di Kutai Kartanegara pada Rabu (12/6/2024), ia membeberkan anggaran dari pusat mengenai Pemberian Makanan Tambahan (PMT). Tahun ini Pemerintah Pusat menganggarkan Rp32 miliar untuk PMT kepada Kaltim.

"Ada Rp32 miliar untuk pemberian makanan tambahan. Sudah ditransfer Rp7 miliar, namun realisasinya nol, dan ini sudah bulan Juni. Omong kosong kita bisa selesaikan stunting kalau begini cara kita bekerja," ungkap Akmal. Kemudian ia mempertanyakan soal kinerja dari pemangku kebijakan ini. "Siapa yang tanggung jawab kalau begini? Dinas Kesehatan," tambahnya.

Ia menekankan kepada Dinkes Kaltim, resiko apapun harus bisa diambil. Langkah itu menandakan masih ada asa untuk menjalankan amanah dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Menurut Akmal pentingnya membangun orkestrasi, yang mana hal itu ditekankan kepada kolaborasi, sehingga ada sisi ruang yang kosong dapat terpenuhi. Apalagi ini membahasa perihal yang tak pernah habis di bahas, yakni stunting. 

Untuk memulai realisasikan anggaran tersebut bisa mengajak organisasi vertikal pemerintahan ataupun lembaga diluar dari pemerintahan, salah satunya yang dikenal dengan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Akmal meminta PMT untuk tidak dianggap sulit, bisa membagikannya dengan telur dengan tepat sasaran dan diberikan secara teratur.

"Saya setelah ini akan rapat dengan seluruh kadis, termasuk Kadis Kesehatan. Saya minta Pak Kadis tanggung jawab. Mari kita sama-sama tanggung jawab. Saya bukan memperlakukan siapa-siapa, saya anggap ini sebuah kegagalan 8 bulan saya menjadi PJ," tutupnya.

(Sf/Rs)