Samarinda - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Timur (Kaltim) mengadakan konferensi pers serentak se-Indonesia untuk menyampaikan sikap dan pandangan mereka terkait dengan Pemilu Serentak 2024 yang akan segera digelar.

"Kami melihat ada kecenderungan negatif dalam situasi politik Pemilu Serentak 2024, yaitu adanya penurunan kualitas demokrasi, pengurangan ruang gerak masyarakat sipil, penentangan terhadap konstitusi dan praktik eksploitasi sumber daya alam yang tidak bertanggung jawab," kata Direktur Eksekutif WALHI Kaltim, Fathur Roziqin Fen, dalam konferensi pers yang digelar di TCo Coffee, Samarinda, Selasa (6/2/2024).

Fathur menilai bahwa pemerintah saat ini tidak menjalankan amanah pasal 33 UUD 1945, yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ia juga menekankan bahwa pemilu merupakan kesempatan bagi rakyat untuk memberikan mandat kepada pemimpin yang sesuai dengan aspirasi mereka.

"Oleh karena itu, kami mengajak seluruh elemen WALHI bersama rakyat, untuk menerapkan Prinsip Pilah-Pilih-Pulih dalam pemilu ini," ujarnya.

Prinsip Pilah, menurut Fathur, adalah melakukan seleksi terhadap calon-calon yang akan dipilih berdasarkan rekam jejak mereka dalam hal konstitusi, HAM, lingkungan dan etika, dengan menggunakan nilai dan prinsip WALHI sebagai acuan.

"Kami juga akan mengkaji dan menelaah visi, misi, program dan agenda setiap calon presiden, wakil presiden dan anggota legislatif, serta mengungkap kepentingan-kepentingan yang ada di balik mereka," imbuhnya.

Prinsip Pilih, lanjut Fathur, adalah menolak terperangkap dalam janji-janji, trik, pencitraan dan praktik politik transaksional yang dilakukan oleh calon-calon yang berwatak curang, culas dan ugal-ugalan.

"Kami akan berkomitmen untuk memilih kader politik hijau yang membawa agenda politik keadilan ekologi, yang berpihak pada rakyat dan lingkungan," tegasnya.

Prinsip Pulih, sambung Fathur, adalah berkomitmen untuk terus mengawasi dan mendukung agenda perbaikan Indonesia, yang meliputi hak asasi manusia, demokrasi dan lingkungan hidup, sebagai agenda negara yang harus diprioritaskan untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dan keadilan sosial-ekologis.

"Untuk itu, WALHI sebagai bagian dari gerakan rakyat akan terus berjuang untuk mewujudkan cita-cita bangsa dengan mendesak dan mengawal agenda politik lingkungan hidup yang meliputi tiga hal, yaitu penataan ulang sistem tata kelola kelembagaan pemerintahan, reformasi sistem kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, dan perombakan sistem ekonomi ekstraktif menjadi sistem ekonomi kerakyatan," pungkasnya.

(Sf/Rs)