Balikpapan – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan mulai memperkuat strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah mengantisipasi potensi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat pada 2027.

Upaya tersebut dilakukan agar kemampuan fiskal daerah tetap terjaga tanpa mengganggu pelayanan publik maupun program prioritas.

Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo mengatakan, proyeksi dana transfer yang diperkirakan hanya sekitar Rp800 miliar menjadi perhatian pemerintah daerah.

“Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta menyusun perencanaan anggaran secara lebih realistis dengan mempertimbangkan dinamika perekonomian nasional,” ucap Bagus saat dihubungi wak media, Minggu (19/7/2026).

Menurutnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diarahkan menggunakan skenario penyusunan anggaran yang moderat sehingga belanja wajib, seperti sektor pendidikan dan kesehatan, tetap memperoleh alokasi yang memadai.

“Kami selalu mengingatkan TAPD untuk melihat kondisi perekonomian secara makro. Penyusunan anggaran harus menggunakan skenario yang moderat, tidak terlalu optimistis, sehingga belanja wajib seperti pendidikan dan kesehatan tetap mendapatkan alokasi yang memadai,” ujarnya.

Selain perencanaan anggaran yang lebih terukur, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga diminta menyusun proyeksi pendapatan dan belanja sejak awal tahun. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendeteksi potensi defisit lebih dini sehingga dapat dilakukan langkah antisipatif sebelum akhir tahun anggaran.

“OPD harus mampu memperkirakan kondisi anggaran sejak triwulan pertama hingga triwulan keempat, agar tidak terjadi defisit pada akhir tahun,” terangnya.

Di sisi lain, Pemkot Balikpapan akan mengoptimalkan berbagai sumber PAD yang masih memiliki potensi untuk dikembangkan. Sejumlah sektor seperti parkir, pajak daerah, hingga jasa menjadi fokus peningkatan penerimaan daerah.

Bagus menjelaskan, Dinas Perhubungan bersama Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BPDRD) terus didorong menggali sumber-sumber pendapatan baru guna memperkuat kapasitas fiskal daerah.

“Salah satu langkah yang terus kami lakukan adalah mendongkrak PAD. OPD terkait harus mencari sumber-sumber pendapatan baru agar kemampuan fiskal daerah semakin kuat,” paparnya.

Pemkot juga memperkuat pengawasan terhadap penerimaan pajak daerah, terutama dari sektor hotel, restoran, dan tempat wisata. Optimalisasi sistem pembayaran non-tunai melalui tapping box terus dilakukan untuk meningkatkan transparansi, sekaligus menekan potensi kebocoran penerimaan.

“Kami ingin seluruh transaksi dilakukan secara cashless melalui tapping box yang telah dipasang di sejumlah hotel dan restoran. Dengan sistem ini, pengawasan penerimaan daerah menjadi lebih efektif dan akuntabel,” tambahnya.

Melalui penguatan PAD, pengendalian belanja, serta digitalisasi sistem pembayaran pajak, Pemkot Balikpapan berharap kondisi keuangan daerah tetap stabil meski menghadapi potensi berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat pada 2027. 

“Dengan langkah tersebut, pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan program pembangunan diharapkan tetap berjalan optimal,” pungkasnya.

(Sf/Rs)