Samarinda – Pemisahan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Kota Samarinda menjadi dua organisasi perangkat daerah (OPD) mandiri mulai masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dan ditargetkan dapat direalisasikan tahun ini.

Usulan tersebut akan memisahkan urusan kepemudaan dan olahraga dari urusan pariwisata. 

Nantinya, urusan pemuda dan olahraga berdiri sebagai Dinas Pemuda dan Olahraga, sedangkan sektor pariwisata memiliki dinas tersendiri.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Samarinda, Kamaruddin, mengatakan usulan pemisahan OPD tersebut telah masuk dalam Propemperda.

“Sudah masuk di Propemperda itu, itu juga usulannya pemisahan dari Dinas Pemuda Olahraga sama Pariwisata. Jadi dipisah nanti pemisahan perangkat daerahnya itu, OPD-nya. Nanti berpisah,” ujar Kamaruddin, Kamis (27/8/2026).

Menurutnya, DPRD menargetkan pemisahan tersebut dapat terealisasi pada tahun ini. Namun, pelaksanaannya tetap bergantung pada kesiapan masing-masing OPD yang mengusulkan pemisahan.

“Kalau target kita tahun ini sih untuk pemisahannya itu. Iya, tahun ini targetnya dari apa pemisahan OPD itu. Tapi tergantung kesiapan daripada OPD-OPD itu sendiri, karena dia yang mengusulkan,” katanya.

Kamaruddin menilai pemisahan diperlukan karena bidang kepemudaan dan olahraga memiliki karakter urusan yang berbeda dengan pariwisata. 

Menurutnya, penggabungan kedua sektor tersebut dalam satu OPD dinilai kurang memiliki keterkaitan secara langsung.

“Sebenarnya itu kalau digabung dia tidak konek sih. Pemuda dan olahraga kan sama pariwisata kan tidak konek sebenarnya,” ungkapnya.

Ia menilai sektor pariwisata lebih tepat dikelola melalui perangkat daerah tersendiri agar fokus pengembangannya lebih jelas. 

Sementara urusan pemuda dan olahraga dinilai memiliki keterkaitan yang lebih kuat jika berada dalam satu dinas.

“Memang pariwisata itu harusnya berdiri sendiri. Kalau Dispora kan dari dulu pemuda dan olahraga itu kan kalau jadi satu konek dia,” pungkas Kamaruddin.

Rencana pemisahan tersebut selanjutnya masih membutuhkan kesiapan kelembagaan dan sumber daya manusia sebelum dapat diterapkan. 

(Sf/Rs)